Presiden Jokowi gabungkan kementerian, jumlah PNS berkurang?
Setiap lembaga negara membutuhkan kebutuhan PNS berbeda-beda sesuai tugas kementerian tersebut.
Presiden Joko Widodo disebut-sebut bakal melebur atau menggabungkan beberapa kementerian yang ada saat ini. Sebab dinilai banyak tumpang tindih pekerjaan dan kewenangan antar kementerian.
Jika Jokowi menggabungkan kementerian atau membentuk kementerian baru, berapa jumlah PNS ideal yang bekerja di dalamnya? Apakah kebijakan ini secara signifikan memangkas jumlah PNS?
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
-
Apa yang dibahas Jokowi saat memanggil dua menteri PKB itu? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024."Kalau yang kita baca ya, pujian presiden terhadap pencapaian PKB dan juga ucapan kekaguman kepada ketua umum kami, Gus Muhaimin, karena dalam situasi pileg PKB justru mengalami kenaikan yang signifikan," kata Maman di gedung DPR, Senayan, Jakarta Senin (18/3).
-
Apa yang menjadi harapan Irjen Kementan terhadap Petani dan ASN Kementan? “Kita semuanya mari bersama-sama melakukan peningkatan kinerja dan produktivitasnya sehingga harapan pemerintah serta harapan masyarakat bisa terwujud dan segala sesuatunya bisa terlaksana untuk kesejahteraan masyarakat,” seru Irjen Setyo.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Eko Sutrisno meyakini tidak akan ada pemecatan PNS. Dengan kata lain, jumlah PNS tidak akan berkurang. Namun dia tidak bisa menjawab secara pasti angka yang dibutuhkan tiap kementerian. Setiap lembaga negara membutuhkan kebutuhan PNS berbeda-beda sesuai tugas kementerian tersebut.
"Bentuknya beda-beda, beban tugasnya. Setiap kementerian tugas pokok dan fungsinya. Kalau ditanya berapa itu terkait analisis beban kerja. Karakteristik berbeda beda setiap kementerian dan membutuhkan disiplin ilmu berbeda beda pula," ucap Eko ketika berbincang dengan merdeka.com di ruangannya, akhir pekan lalu.
Berkaca dari kondisi saat ini, kementerian yang paling banyak jumlah PNS-nya adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan. Disusul kementerian kesehatan, kementerian agama, kementerian PU. Menurut Eko, kementerian tersebut mempunyai tugas besar dan bekerja di lapangan.
"Kementerian sedikit orangnya itu yaitu kementerian negara hanya membuat kebijakan. Tidak melaksanakan kebijakan itu seperti Kemen PAN-RB," tegasnya.
Dia menyebut, paling sedikit kementerian mempekerjakan 400 PNS. Sedangkan paling banyak bisa mencapai puluhan ribu. "Paling sedikit itu 300-400 orang. Kalau seperti Kemendikbud itu sampai puluhan ribu. Termasuk dosen-dosen seluruh perguruan tinggi."
Eko yakin, semua PNS siap jika pada kenyataannya nanti Presiden Jokowi melebur kementerian. Dia mengklaim, PNS siap ditransfer ke kementerian lain atau ke daerah. Namun dalam pemindahan pegawai akan dilakukan tes kompetensi untuk melihat posisi mana yang akan diduduki di kementerian baru nantinya.
"Mengisi jabatan standar sesuai kompetensi selevel apa kemudian orang-orang itu di tes untuk jabatan itu. Kompeten kalau masuk ya masuk. Kalau tidak jadi staf sesuai kompetensinya," tutupnya.
(mdk/noe)