Presiden Jokowi menyerah, siap impor beras dari Vietnam akhir 2015

Akhir Januari, Presiden Jokowi mengaku malu setiap kali bertemu Presiden Vietnam, selalu ditanya soal rencana impor.

Presiden Joko Widodo membenarkan adanya rencana impor beras dari Vietnam pada akhir 2015. Pembelian ini dilakukan sebagai langkah pemerintah untuk menjaga kestabilan cadangan beras nasional.

"Ini impor itu kita lakukan untuk memperkuat cadangan beras nasional, tetapi bisa ditaruh di Vietnam atau Thailand, bisa ditaruh di sini," ujarnya usai membuka Trade Expo Indonesia ke-30 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (21/10).

Pemerintah masih menunggu perkembangan hingga akhir tahun sembari melihat kondisi cuaca di Indonesia. Jika kemarau masih melanda hingga akhir Oktober 2015, tidak menutup kemungkinan beras-beras tersebut akan dibawa ke Indonesia.

"Nah diputuskan kalau sudah kelihatan, kalau minggu ketiga minggu keempat Oktober hujannya masih ragu-ragu, ya memang kalau perlu ditarik ke Indonesia‎," katanya.

Namun, Jokowi belum dapat memastikan berapa banyak beras yang akan dibeli Indonesia dari Vietnam. "Jadi belum diputuskan (berapa banyak), tapi beras sudah ada, iya (impor)," tutupnya.

‎Seperti diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla merencanakan mengimpor beras 1,5 juta ton dari Thailand untuk kebutuhan beras miskin (Raskin) hingga akhir 2015. Namun, Perum Badan Pusat Logistik (Bulog) menepis adanya ketidakcukupan stok beras tersebut.

Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti meyakini persediaan beras raskin, atau kini menjadi beras masyarakat sejahtera (Rastra) masih mencukupi. Bahkan masih ada 1,7 juta ton beras hingga akhir 2015.

"Sampai kemarin 1,7 juta ton. 600.000 ton bentuk komersil dan 1,1 juta ton medium. Beras medium itu untuk melaksanakan tugas untuk mengisi sesuai kewajiban rastra," tegasnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Perhitungan yang dilakukan Bulog ini sudah termasuk rencana penambahan pemberian Raskin bulan ke 13 dan 14. Sehingga, dia menilai, rencana Jusuf Kalla untuk impor beras tidak perlu dilakukan.

"Kami bisa mencukupi kewajiban kepada Rastra sampai dengan Desember termasuk dua bulan tambahan. InsyaAllah sampai Desember bisa kami selesaikan semua," tuturnya.

Pelaksana Tugas Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karianto Suprih‎ mengaku belum mendapatkan perintah untuk menerbitkan izin impor beras. Sementara, dia baru mengetahui rencana impor tersebut dari media.

"Kalau Wapres sudah bicara pasti ada respon di bawah. Tapi di level saya, saya belum dengar. Kalau Wapres tidak nyampe lah ke saya," ujarnya di kantornya, Jakarta.

Kementerian Pertanian Amran Sulaiman mengaku siap melaksanakan impor jika memang diperintahkan Presiden Joko Widodo. "Jadi persoalan impor tidak impor lihat keadaan nanti, kalau sudah ada perintah nanti baru. Kami kan pembantu presiden, siap melaksanakan kapan saja," ujarnya di Kelapa Gading, Jakarta.

Namun, pemerintah sebenarnya telah melakukan antisipasi perubahan cuaca ekstrim ini dengan meningkatkan produksi dan mengelimir dampak kekeringan.

"Kami sudah lakukan upaya keras. Toh, kami lihat El Nino karena semakin meningkat, ‎kenapa selama ini kami sudah perhatikan petani luar biasa. Yang jelas kami (bantu) petani jaga produktifitasnya," tegasnya.

Menteri Amran mengungkapkan,‎ dampak El Nino tahun ini tidak akan separah 1998. Sebab, pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk insentif dan pembangunan infrastruktur.

"Kami bisa jamin dampaknya tidak terjadi di 1998. Perlu diketahui bukan saja impor beras no, impor jagung juga penurunan, kedelai impor kurang, daging sama. Kami syukuri beberapa komoditas sudah turun," tutupnya.

Padahal, sebelumnya, Pemerintahan Jokowi- JK berulang kali menyampaikan ambisinya mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Beberapa kali Presiden Joko Widodo menyinggung soal desakan membuka keran impor beras. Namun dia berkukuh takkan melakukan itu.

Akhir Januari 2015, Presiden Jokowi mengaku malu setiap kali bertemu Presiden Vietnam, selalu ditanya soal rencana impor beras. Saat di Aceh, Jokowi mengakui kerap mendapat desakan impor beras untuk mengatasi persoalan kenaikan harga beras.

Lagi-lagi Jokowi ngotot tidak akan menerapkan itu karena yakin Indonesia bisa mencapai swasembada beras. Bahkan, presiden menegaskan bahwa impor beras merupakan sesuatu yang tidak dibutuhkan.

Itu cerita beberapa bulan lalu, kondisinya justru berbanding terbalik saat ini. Presiden Jokowi akhirnya 'menyerah' pada desakan impor.