Presiden Jokowi Resmikan Pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan, Defend ID
Jokowi menuturkan, Indonesia memang harus segera membangun kemandirian industri dan mendorong industri pertahanan dalam negeri. Agar, industri pertahanan nasional bisa masuk ke persaingan global dan memenuhi kebutuhan pertahanan pokok dalam rangka menjaga kedaulatan negara NKRI.
Presiden Joko Widodo meresmikan pembentukan Holding BUMN Industri Pertahanan bernama Defense Industry Indonesia atau Defend ID. Dalam holding BUMN ini terdapat lima perusahaan pertahanan yakni PT LEN Industri, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Pal Indonesia dan PT Dahana.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, holding dan program strategis BUMN industri pertahanan Defend ID saya luncurkan hari ini," kata Presiden Jokowi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/4).
-
Kenapa sapi Presiden Jokowi di Blora mengamuk? Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang terjadi pada sapi Presiden Jokowi di Blora? Tampak sapi tersebut mengamuk saat akan disembelih Dalam video yang diunggah akun YouTube Liputan6, tampak saat akan disembelih, muka sapi itu ditutup dengan sebuah kain. Diketahui, sapi tersebut mengamuk saat warga berupaya menjatuhkannya untuk kemudian disembelih.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Jokowi menuturkan, Indonesia memang harus segera membangun kemandirian industri dan mendorong industri pertahanan dalam negeri. Agar, industri pertahanan nasional bisa masuk ke persaingan global dan memenuhi kebutuhan pertahanan pokok dalam rangka menjaga kedaulatan negara NKRI.
"Kemandirian industri pertahanan ini harus diwujudkan bersama tidak bisa sendiri-sendiri atau secara parsial. Kita perkuat industri dan ekosistemnya agar tumbuh dan berimbang dan semakin maju," tuturnya.
Pembentukan holding BUMN pertahanan ini sudah lama dinantikan Jokowi. Bahkan, dia mengaku sempat mendesak para menteri terkait agar segera direalisasikan. Tujuannya konsolidasi dan ekosistem ini bisa bersaing kuat dan menguntungkan.
"Ini sudah lama saya tunggu-tunggu dan saya kejar-kejar terus agar industri pertahanan kita jauh terkonsolidasi," kata dia.
Target Masuk 50 Besar Perusahaan Pertahanan Dunia
Tak hanya itu, Jokowi menargetkan holding BUMN ini harus masuk jajaran 50 besar perusahaan pertahanan dunia. "Saya catat janjinya, Defend ID akan jadi top 50 perusahaan pertahanan dunia," kata dia.
Orang nomor 1 di Indonesia ini juga ingin holding BUMN pertahanan bisa mendorong peningkatan TKDN dan menurunkan impor alutsista. Dia meminta produk pertahanan unggulan ditingkatkan dari yang saat ini baru mencapai 41 persen.
"Kita harus bergerak cepat dan lincah, jeli melihat peluang, proaktif menjawab peluang biar jadi bagian rantai pasok global dengan utamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri," kata dia.
Peluncuran ini harus dijadikan lompatan transformasi membangun ekosistem pertahanan yang modern dan kuat, mandiri, menguasai pasar dan diperhitungkan di pasar global.
"BUMN ini akan jadi ujung tombak kemandirian industri pertahanan kita, harus kita kuasai teknologi dna manufaktur komponen berbasis dual us dengan bangun global patnership.
Indonesia juga harus membangun kerja sama dengan berbagai pihak, terutama yang mau melakukan transfer teknologi. Namun, Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas.
(mdk/idr)