Presiden Jokowi: Semua negara berebut aliran dana masuk
"Oleh sebab itu, kita berusaha keras agar uang itu betul-betul mau kembali ke negara kita."
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa dia telah mengantongi informasi berkaitan dengan dana masyarakat Indonesia yang disimpan di luar negeri (LN), baik di Hong Kong, Singapura, Swiss, dan lain-lain.
Selain itu, menurut Jokowi, masyarakat Indonesia juga masih banyak menyimpan uang di bawah kasur maupun bantal.
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Dengan adanya payung hukum Undang-Undang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak, Jokowi berharap dana tersebut bisa masuk ke Indonesia dan bisa digunakan untuk pembangunan Indonesia.
"Oleh sebab itu, kita berusaha keras agar uang itu betul-betul mau kembali ke negara kita. Sehingga kita berikan payung hukum, bukan hanya PP (Peraturan Pemerintah), Perpres (Peraturan Presiden), tetapi undang-undang yang kekuatannya pasti, yaitu Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Amnesty Pajak," jelas Jokowi seperti dikutip dari situs Setkab di Jakarta, Selasa (9/8).
Jokowi menyebut, hampir semua negara berkembang di dunia saat ini ekonominya terguncang, termasuk Indonesia. Ada negara yang pertumbuhan ekonominya turun sampai 4 persen, ada yang sampai minus, ada yang turun sampai minus 3, minus 0,97 persen. Bahkan, negara yang di dekat-dekat Indonesia turun hingga 1-1,5 persen.
"Apa akibatnya? Hampir semua negara berebut investasi, hampir semua negara berebut aliran uang masuk. Berebutan semuanya, tidak terkecuali Indonesia juga menginginkan arus investasi masuk sebanyak-banyaknya," sambung Jokowi.
Pemerintah berkeinginan agar tax amnesty bermanfaat nyata bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Jokowi menyebutkan, dana masuk dari amnesti pajak ini sangat dibutuhkan negara dalam membangun infrastruktur yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 4.900 triliun.
"Kita sedang gencar bangun infrastruktur, membutuhkan Rp 4.900 triliun, tapi dari APBN kita bisa suplai Rp 1.500 triliun dalam tiga tahun, sehingga masih kurang banyak sekali Rp 3.400 triliun, dari mana? Ya dari ini, arus investasi masuk yang kita harapkan dari amnesty pajak," papar Presiden.
Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur terus dikejar karena Indonesia tidak ingin kalah berkompetisi dengan negara lain. Dia mengingatkan, biaya logistik kita 2,5 kali lipat dari Singapura, Malaysia, karena infrastruktur kita tidak siap.
"Jalan, bandara, pelabuhan sehingga biaya jadi mahal, dan cost (biaya) dibebankan pada harga. Maka inilah kenapa infrastruktur kita kejar, karena kita ingin berkompetisi dengan negara lain."
Baca juga:
Jokowi soal deklarasi harta baru Rp 9 triliun: Ini masih pemanasan
Bos Bank Mandiri sebut kemajuan amnesti pajak belum cepat
BTN resmi jadi bank ke-20 penampung dana tax amnesty
Layani lonjakan pemohon Tax Amnesty, kantor pajak buka sampai Sabtu
DPR: Target penerimaan amnesti pajak Rp 156 triliun sulit tercapai
Ketua HIPMI: Banyak pengusaha belum taat bayar pajak, termasuk saya
Peserta sosialisasi kerap ramai, tax amnesty diyakini capai target