Presiden Jokowi setuju rekomendasi para menteri soal kereta cepat

Proyek kereta cepat tidak menggunakan APBN, baik secara langsung maupun melalui penyertaan modal negara (PMN).

2015-09-03 16:57:11

‎Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution telah menyerahkan rekomendasi terkait proyek kereta cepat dari hasil kajian proposal Jepang dan China, kepada Presiden Joko Widodo.

"Sudah dan kami sudah jelaskan bersama-sama dengan tim menterinya. Kesimpulan konsultan setelah mengevaluasi kedua proposal dan kami menyampaikan rekomendasi, kemudian dijelaskan dan diskusi. Saya menjelaskan sendiri," ujar Menko Darmin di kantornya, Jakarta, Kamis (3/9).

Darmin mengklaim, Presiden Jokowi sepakat dan menerima rekomendasi para menterinya. Hanya saja catatannya, proyek kereta cepat tidak menggunakan APBN, baik secara langsung maupun melalui penyertaan modal negara (PMN).

"Saya tidak bisa jelaskan karena Presiden yang akan mengumumkannya. Cuma Presiden menyampaikan beberapa prinsip dasar yang harus ditempuh, bahwa pelaksanaan ini tidak boleh melibatkan dana APBN langsung atau tidak langsung," ungkapnya.

Darmin menjelaskan, pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN juga tidak dapat dilakukan. Jika tujuannya untuk menambah modal perusahaan pelat merah yang akan menggarap kereta cepat ini.

"Kalau dia punya modal atau menerbitkan obligasi boleh," terangnya.

Walaupun sepakat dengan usulan para menteri, keputusan terakhir tetap berada di Presiden Joko Widodo. Mantan Gubernur Bank Indonesia ini belum dapat memastikan masa depan pengerjaan proyek kereta yang disebut-sebut sanggup melaju hingga 300 KM per-jam ini. "Jangan dikira-kira deh," singkatnya.

Baca juga:
Menkeu ngotot proyek kereta cepat tak boleh pakai anggaran negara
Menko Darmin telah kantongi rekomendasi kereta cepat untuk presiden
Ini peta kekuatan kereta cepat buatan Jepang dan China
Investor datang, Menteri Rini tak masalah saham di Merpati berkurang
Kekuatan dana asing kuasai pasar saham dan surat utang Indonesia

(mdk/noe)