Proyek 35.000 MW butuh Rp 800 T, perlu banyak insentif buat investor
"Permintaan investor kan sudah banyak untuk masukan-masukan, minta insentif, minta perizinan dipersingkat."
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menyebut pendanaan menjadi salah satu hal yang paling menantang dalam proyek listrik 35.000 megawatt (MW)
"Listrik 35.000 megawatt ini kan butuh sekitar USD 72 miliar, jadi angka yang sangat luar biasa hampir Rp 800 triliun totalnya. Jadi kalau di kondisi yang seperti sekarang ini yang kontraksi ekonominya hampir di seluruh belahan dunia saya kira menjadi tantangan tersendiri," kata Komaidi dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (20/12).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Mengapa PLN, ACWA Power, dan Pupuk Indonesia berkolaborasi membangun proyek ini? Kerja sama ini juga menjadi bukti hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi.
-
Apa yang Jokowi lakukan di Lampung? Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Lampung. Salah satu tujuan kunjungan ini untuk mengecek jalan rusak di wilayah tersebut.
-
Bagaimana PLN dan ACWA Power akan membangun proyek ini? Kesepakatan ketiga perusahaan ini akan berlangsung pada business matching di flagship event KTT ASEAN ke-43 yaitu ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang berlangsung pada 5 - 6 September 2023. Kerja sama ini juga menjadi bukti hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi.
-
Apa yang akan dihasilkan dari proyek kolaborasi PLN, ACWA Power, dan Pupuk Indonesia? Proyek ini akan menghasilkan hidrogen yang berfungsi sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.
Meski peluang pendanaan tetap ada, namun pemerintah harus bekerja keras dan melakukan berbagai strategi untuk mendapatkan pendanaan para investor.
"Kalau memang perlu memberikan insentif supaya lebih menarik investor. Sementara di sisi lain disinsentif sudah kelihatan tuh katakanlah pembebasan lahannya lama, terus perizinan butuh waktu hampai 9 bulan itu kan disinsentif," tuturnya.
Komaidi mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia bukan satu-satunya negara yang dilirik untuk berinvestasi. Para investor pun mempertimbangkan negara lain dengan kemudahan-kemudahan berinvestasi.
"Bagi investor katakanlah ada yang tertarik ke Indonesia, setelah tahu gambarannya kemudian mereka bisa saja berbelok arah, bisa ke negara lain atau beralih ke sektor lain," imbuhnya.
Komaidi pun menyarankan pemerintah untuk mengikuti saja permintaan para investor yang dinilai wajar dan dengan catatan sesuai dengan kemampuan pemerintah.
"Sebenarnya simple, permintaan investor kan sudah banyak untuk masukan-masukan, minta insentif, minta perizinan dipersingkat minta ada kejelasan kontrak, saya kira itu saja yang dipenuhi. Jadi enggak perlu macam-macam, cukup penuhi apa yang diminta teman-teman investor sepanjang itu masuk ditoleransi pemerintah yang dinilai katakanlah tidak keterlaluan memberatkan pemerintah ya cukup itu yang diakomodasi," tutupnya.
(mdk/idr)