Puja puji SBY pada Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani
SBY memuji langkah Sri Mulyani memangkas anggaran Rp 133,8 triliun.
Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan Indonesia menggantikan Bambang Brodjonegoro pada reshuffle kabinet jilid II 27 Juli 2016 lalu. Dalam dunia moneter, nama Sri Mulyani tak asing lagi, sebab, wanita kelahiran Lampung, 26 Agustus 1962 ini pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SBY sendiri menunjuk Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan pada 5 Desember 2008. Tak lama menjabat, Sri Mulyani menyampaikan surat pengunduran diri kepada SBY atau pada 5 Mei 2010. Kabar yang beredar, pengunduran ini terkait kasus Century. Setelah mengundurkan diri, Sri Mulyani akhirnya pindah ke Bank Dunia dan jabatan terakhirnya adalah Direktur Pelaksana Bank Dunia.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
Menteri Sekretariat Negara, Pratikno mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo sudah berkomunikasi dengan Presiden Bank Dunia atau World Bank, Jim Yong Kim, untuk meminta izin membawa wanita kelahiran Bandar Lampung itu kembali ke Tanah Air.
"Sudah ada komunikasi antara Presiden dan Presiden Bank Dunia, walaupun berat hati, tapi sudah diberi izin kembali ke Tanah Air dan jabat menteri keuangan," kata Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7).
Kini, Sri Mulyani resmi menjadi bagian pemerintah Jokowi dan mengeluarkan beberapa kebijakan anyar, salah satunya pemangkasan anggaran. SBY kini memuji langkah Presiden Jokowi dan Sri Mulyani.
Berikut uraiannya:
SBY puji Sri Mulyani bisa tangkal krisis
Lewat akun Twitter resminya, SBY mengenang Sri Mulyani sebagai sosok yang keras dan kritis. Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani pernah juga menjabat sebagai Menteri Keuangan era Presiden SBY tahun 2005 hingga 2010.
"Ketika 7 tahun bekerja dgn SMI, SMI sering "keras & kritis", meskipun tetap loyal. Menkeu model inilah yg bikin ekonomi aman & maju," ucap SBY dalam akun Twitternya seperti dikutip merdeka.com di Jakarta, Senin (15/8).
Tak hanya itu, SBY juga menyebut Sri Mulyani pernah menyelamatkan Indonesia dari serangan krisis ekonomi tahun 2008 silam.
"Sejarah mencatat, langkah rasional SMI & BI utk selamatkan perbankan nasional, bikin ekonomi kita selamat dari krisis global th 2008."
Saat ini, SBY optimis dengan kembalinya Sri Mulyani akan meningkatkan laju perekonomian Indonesia.
"Sbg mantan pejabat senior Bank Dunia, SMI paham ttg pertumbuhan yg adil, pengurangan kemiskinan & ketimpangan, dan juga SDGs," kata SBY.
SBY puji Jokowi angkat Sri Mulyani jadi menteri
Susilo Bambang Yudhoyono memuji langkah Presiden Joko Widodo mengangkat Sri Mulyani menjadi menteri keuangan.
Lewat akun Twitternya, SBY mengatakan Sri Mulyani sangat paham tentang pertumbuhan yang adil, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.
"Pengangkatan SMI ( Sri Mulyani Indrawati) oleh Presiden Jokowi saya nilai sangat tepat. Bravo. Semoga tekanan berat thd APBN & fiskal bisa segera diatasi," ucap SBY seperti dikutip merdeka.com dari akun Twitternya di Jakarta, Senin (15/8).
SBY tak lupa mengucapkan selamat kepada Sri Mulyani dan diharapkan bisa membangkitkan perekonomian Indonesia.
"Welcome home, Ibu Sri Mulyani. Selamat bertugas.Teruslah bekerja utk rakyat & Indonesia yg kita cintai bersama."
SBY setuju pemangkasan anggaran Rp 133,8 triliun
Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono mengomentari kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang berencana memangkas anggaran sebesar Rp 133,8 triliun. Sri Mulyani berencana memangkas belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.
Lewat akun resmi Twitternya, SBY mengatakan bahwa rencana kebijakan Sri Mulyani sangat tepat dan memberikan harapan bagi perekonomian Indonesia.
"SMI ( Sri Mulyani Indrawati) garis bawahi pengelolaan dan penertiban APBN/fiskal termasuk "spending cut", serta peningkatan penerimaan pajak yg rasional," ucap SBY dalam akun Twitternya seperti dikutip merdeka.com di Jakarta, Senin (15/8).
SBY menilai Sri Mulyani sangat mengerti permasalahan ekonomi dua tahun terakhir, sehingga solusi yang dipilih sangat tepat dan memang diperlukan.
"Mungkin banyak pihak tak nyaman dgn langkah SMI, tetapi laksana obat yg mujarab, meskipun pahit akan menyembuhkan."
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani berencana memangkas belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun. Pemangkasan anggaran Rp 133 triliun tersebut harus dilakukan karena adanya potensi penerimaan pajak 2016 yang cukup signifikan.
"Hal ini dikarenakan basis penghitungan target penerimaan pajak di tahun 2016 yang disetujui oleh DPR APBN-P itu basisnya masih menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi, yaitu target penerimaan 2 tahun sebelumnya dari 14, 15, kemudian ke-16," jelas Sri Mulyani seperti ditulis Setkab, Kamis (4/8).
Menurut Sri Mulyani, pada 2014 saja, realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 100 triliun di bawah yang ditargetkan di APBN-P. Sementara tahun lalu, realisasi penerimaan pajak sekitar Rp 248,9 triliun itu lebih kecil dari yang direncanakan.
Tak tercapainya penerimaan pajak disebabkan harga komoditas turun, perdagangan turun dan ekonomi mengalami pelemahan. "Jadi kita lihat bahwa angkanya jauh lebih kecil," ujarnya.
Oleh karena itu, Menkeu mengaku telah melaporkan kepada Presiden, Wapres, dan Sidang Kabinet, bahwa perlu untuk melakukan penyesuaian sehingga APBNP 2016 menjadi credible, sesuai tema dari Presiden adalah terus memperkuat kredibilitas dan confidence, serta trust.
"Jadi kredibilitas, confidence, dan trust itu harus ditegakkan, mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kita hadapi," tegas Sri Mulyani.
(mdk/idr)