PUPR Catat Realisasi Proyek Infrastruktur SBSN Capai 94,49 Persen di 2020
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp7,61 triliun di 2020, dengan realisasi proyek mencapai 94,49 persen. Realisasi ini merupakan pencapaian kedua tertinggi di antara delapan kementerian/lembaga lain yang melaksanakan Proyek SBSN.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp7,61 triliun di 2020, dengan realisasi proyek mencapai 94,49 persen. Realisasi ini merupakan pencapaian kedua tertinggi di antara delapan kementerian/lembaga lain yang melaksanakan Proyek SBSN.
"Pembiayaan SBSN Kementerian PUPR terus meningkat setiap tahunnya dari Rp3,5 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp15,1 triliun pada tahun 2020. Namun, karena Pandemi COVID-19 ada penghematan anggaran sehingga dana SBSN di Kementerian PUPR menjadi Rp7,61 triliun yang digunakan untuk Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya, Kamis (21/1).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengukur keberhasilan pembangunan jalan tol? "Dengan adanya jalan tol baru yang dioperasikan telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dengan sangat signifikan," kata Basuki dalam cara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
Basuki mengatakan, di Ditjen Bina Marga terdapat 254 Proyek SBSN yang dilaksanakan oleh 70 satker di 2020. Salah satunya adalah Flyover Martadinata Simpang Gaplek Kota Tangerang Selatan, Banten. Flyover sepanjang 983,5 meter ini dibangun dengan anggaran Rp79,9 miliar secara multiyears contract (MYC) 2019-2020.
"Ada juga Jembatan Youtefa yang sekarang menjadi ikon Papua, itu juga didanai dari SBSN sebesar Rp1,88 triliun dari 2015-2019," tambahnya.
Sedangkan untuk Ditjen Sumber Daya Air, terdapat 65 proyek yang didanai melalui SBSN yang dilaksanakan oleh 47 satker pelaksana. Salah satu kegiatannya yakni Peningkatan Daerah Irigasi Way Seputih (Lanjutan) Kabupaten Lampung Tengah, Lampung senilai Rp12,4 miliar dari SBSN 2020.
Menurutnya, keunggulan pendanaan infrastruktur menggunakan SBSN yakni kualitas output cukup baik. Menyusul kegiatan monitoring dan evaluasi tidak hanya oleh Kementerian PUPR, tetapi juga oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan.
"Bukan berarti yang diluar SBSN kualitasnya jelek, tetapi para satuan kerja meningkatkan kehati-hatian di tata kelola dan pelaksanaannya karena banyak mata yang mengawasi," terangnya.
Sementara itu, di 2021 Kementerian PUPR mendapat alokasi dana SBSN RpRp14,76 triliun. Dana ini akan digunakan untuk 60 proyek infrastruktur di Ditjen Bina Marga berupa pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi rehabilitasi jalan senilai Rp10,53 triliun dan 37 proyek di Ditjen Sumber Daya Air berupa pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan, embung, dan drainase utama perkotaan sebesar Rp4,23 triliun.
Baca juga:
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan
Sandiaga Uno Menargetkan Sirkuit Mandalika Selesai Juli 2021
Pemerintah Pastikan Pembangunan Infrastruktur Tetap Lanjut di Tengah Pandemi
Ini Proyek Strategis Nasional yang Gunakan Instrumen SBSN
SBSN Telah Biayai 700 Proyek Senilai Rp138,3 Triliun Selama 7 Tahun
Usul Menhub Budi agar Proyek SBSN Tak Terkendala Masalah Pembebasan Lahan