RAPBN 2016 molor disahkan, program Jokowi-JK dinilai terancam
Pemerintah tak bisa berbuat banyak apabila RAPBN 2016 belum disepakati dan memakai APBN Perubahan 2015.
Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGK) Riza Damanik mengatakan, mundurnya pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 bakal mengancam pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK). Menurut dia, pemerintah tak bisa berbuat banyak apabila RAPBN 2016 belum disepakati dan memakai APBN Perubahan 2015.
"Pemerintahan Jokowi tidak akan bisa berbuat banyak dengan postur APBNP 2015. Program-programnya tidak bisa jalan," kata Riza di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (28/10).
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kapan APEC dibentuk? APEC sendiri berdiri tahun 1989.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Menurut dia, pemerintah tak bisa merealisasikan janji-janjinya apabila masih menggunakan APBN Perubahan 2015.
"Jokowi terancam tidak bisa penuhi segala janjinya," ucap Riza.
Riza menambahkan RAPBN 2016 merupakan kesempatan pemerintahan Jokowi-JK untuk merealisasikan program-programnya. Lantaran, postur anggaran tersebut murni rancangan pemerintah di bawah komando Jokowi-JK.
"Tahun 2015 anggaran masih ada rancangan SBY, meski pun ada APBNP," imbuh Riza.