REI tuntut Presiden Jokowi genjot penyediaan rumah rakyat miskin

REI mendesak pemerintah memperbarui kebijakan guna mendorong penyediaan perumahan bagi rakyat miskin.

Real Estate Indonesia (REI) segera menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2014. Dalam rapat tersebut, rencananya mereka bakal mendesak pemerintah untuk menyediakan hunian laik dan terjangkau.

Ketua DPP REI, Eddy Hussy menyebut rencananya permintaan tersebut bakal langsung diungkapkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rakernas tangga 18-20 November 2014 di Hotel Borobudur, Jakarta.

"Di era Indonesia Baru, banyak program pemerintah yang pro rakyat yang harus didukung," kata Eddy di Jakarta, Rabu (12/11).

Dia menjelaskan, beberapa kebijakan yang telah dibuat sudah tidak lagi sesuai dengan iklim usaha dan fakta di lapangan. Maka itu, pihaknya menuntut perubahan kebijakan dari pemerintah demi menyediakan perumahan laik.

"Akhirnya banyak kendala yang terjadi, khususnya dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ungkapnya.

Pada acara nanti, selain Jokowi, para pengusaha real estate seluruh daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan sejumlah menteri Kabinet Kerja dijadwalkan akan hadir dalam acara bertema 'Perumahan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat'. Menurut Eddy, kedatangan mereka guna mendapat masukan untuk mengambil kebijakan ke depan.

Ketua Penyelenggara Rakernas REI, Adrianto P Adhi menjelaskan, sebagai presiden baru, Jokowi perlu masukan terkait perumahan. "Forum tersebut langsung dengan teknis perumahan di setiap daerah," terang Adhi.