REI Usul ke Wapres JK Permudah PNS Miliki Rumah, Salah Satunya Pajak Dibebaskan
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan sejumlah keringanan bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri dalam memiliki rumah. Diantaranya terkait pembebanan pajak dan ketentuan rumah kosong.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan sejumlah keringanan bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri dalam memiliki rumah. Diantaranya terkait pembebanan pajak dan ketentuan rumah kosong.
"Kami mengusulkan bagaimana kalau ASN dan TNI/Polri itu yang terkena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) itu hanya sebagian sisanya," kata Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata, seperti dikutip dari Antara usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (4/2).
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Apa motif penusukan PNS itu? Kini Polres Yahukimo terus melakukan pendalaman, hingga penyelidikan guna mengungkap kejadian tersebut untuk mengetahui motif penikaman yang dilakukan OTK terhadap korban seorang PNS itu," ungkapnya.
-
Apa yang dilakukan PNM untuk nasabahnya? Kegiatan pemberangkatan Ibadah Umroh ini juga diberikan kepada 233 orang terdiri dari karyawan, nasabah, dan keluarga yang telah memberikan banyak kontribusi kepada perusahaan.
-
Apa yang dibangun oleh PLN di IKN Nusantara? PT PLN (Persero) siap memenuhi kebutuhan listrik hijau di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW).
-
Kenapa NISN penting? Nomor tersebut menjadi pembeda antara satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia maupun Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
Dia mengusulkan PPN dapat dikenakan kepada selisih harga yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selain itu, Soelaeman menjelaskan penyediaan rumah bagi PNS dan TNI/Polri dapat diarahkan seperti rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bebas PPN.
Kemudian, REI juga mengusulkan agar pemeriksaan rekening perbankan kepada PNS dan personel TNI/Polri dibebaskan. "Terkait kelaikan dari personel TNI/Polri dan ASN ini supaya langsung saja disetujui oleh perbankan tanpa melihat cek terhadap rekam perbankan. Karena TNI/Polri dan ASN dijamin oleh negara," kata Soelaeman.
Dia menambahkan ketentuan rumah kosong juga diharapkan dicabut pemberlakuannya bagi PNS dan TNI/Polri dengan mempertimbangkan penugasan di wilayah lain. "Banyak sekali penugasan dari personel-personelnya itu di luar kota. Sedangkan mereka menginginkan rumahnya di kampung, sehingga sepanjang hari itu akan kosong," kata Soelaeman.
Ketentuan itu diharapkan bisa dicabut karena kemungkinan personel TNI dan Polri serta PNS yang telah pensiun dapat menempati rumah tersebut. Beberapa pengurus DPP REI yang turut dalam pertemuan itu yaitu Sekretaris Jenderal REI Totok Lusida, Wakil Ketua Umum REI Bidang Komunikasi, Promosi dan Pameran Ikang Fauzi, Wakil Ketua Umum REI Bidang Perizinan MT Junaedi, dan Wakil Ketua Umum Bidang Perbankan, Pembiayaan Komersial dan RST Umar Husin.
Baca juga:
Tingkatkan Eksistensi Gading Serpong, Paramount Land Hadirkan 'The Great 50 Show'
Pemerintah Jokowi Naikkan Target Program Satu Juta Rumah jadi 1,25 Juta Unit
Aturan Baru Harga Rumah Subsidi Bakal Terbit Pekan Depan
Pengembang Tawarkan Rumah DP Nol Persen dan Cicilan Rp 807.000 di IPEX 2019
Mencari Rumah Idaman di Indonesia Properti Expo 2019
Sepanjang 2018, BTN KPR Gaesss Berhasil Gaet 6.000 Milenial
Keputusan Beli Rumah Baiknya Dilakukan Saat Masuk Dunia Kerja