Resolusi Sawit ala Parlemen Eropa bikin 3 menteri Jokowi meradang

Menteri LHK Siti Nurbaya

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan isu sawit yang dilempar di Parlemen Eropa adalah hal sensitif. Pasalnya, saat ini Pemerintah Indonesia tengah melaksanakan praktik sustainable management.

Parlemen Eropa sendiri diketahui tengah mensahkan terkait 'Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests' yang mengaitkan pengolahan sawit di Indonesia dengan isu korupsi, pekerja anak, pelanggaran HAM, penghilangan hak masyarakat adat dan lain-lain.

"Bagi Indonesia isu sawit seperti ini merupakan hal yang sensitif, dan dalam kaitan lingkungan dan kehutanan, maka saya harus merespons," ujar Siti Nurbaya dalam keterangannya, Jumat (7/4).

Catatan-catatan negatif dalam mosi tersebut, lanjut Menteri LHK, merupakan penghinaan kepada Indonesia dan hal itu tidak bisa diterima. 

"Tuduhan bahwa sawit adalah korupsi, sawit adalah eksploitasi pekerja anak, sawit adalah pelanggaran hak asasi manusia dan sawit menghilangkan hak masyarakat adat, semua itu tuduhan yang keji dan tidak relevan sekarang. Pemerintah Indonesia dalam kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi justru sedang melaksanakan praktik-praktik sustainable management dalam pengelolaan sawit dan industri-industri land based lainnya saat ini dan sedang diintensifkan," ungkapnya.

Siti Nurbaya meminta Parlemen Eropa melihat luasnya wilayah geografis yang dimiliki Indonesia. Sudah barang tentu hal itu bukan hal yang mudah.

"Tentu saja tidak mudah bagi Indonesia, karena apabila dilihat Indonesia dan Eropa dari udara dari jarak ketinggian yang sama, maka rentang wilayah Indonesia itu, kira-kira rentangnya sama dengan wilayah dari Spanyol sampai ke Rusia, di sekitar negara Azzerbaijan. Indonesia sangat luas. Jadi upaya dan hasil kerjanya harus diakui juga dong oleh dunia," pungkasnya.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman

Indonesia tak gentar dengan langkah Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi terkait pelarangan biodiesel berbasis kelapa sawit. Tindak lanjut dari resolusi tersebut, Uni Eropa bakal meluncurkan sertifikasi tunggal untuk kelapa sawit dan produk turunannya.

"Kami akan terus berdiplomasi, tapi kami punya standar sendiri Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman seusai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jakarta, Senin (10/4).

Selain itu, kata Amran, Indonesia juga memiliki Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Standar industri sawit berkelanjutan yang disepakati bersama Malaysia. "Indonesia dan Malaysia menguasai 80 persen produksi sawit dunia."

Amran meyakini ekspor CPO dan produk turunannya bakal tetap stabil meski ada resolusi parlemen Uni Eropa. "Tak akan terganggu."

Sebagai gambaran, per tahun, volume ekspor Indonesia untuk CPO dan turunannya ke dunia sekitar 21-22 juta ton. Sebanyak 3,4 juta-4 juta ton di antaranya mengalir ke Uni Eropa. "Untuk Perancis saja sekitar 200 ribu ton."

Dia melanjutkan, resolusi parlemen Uni Eropa tersebut bisa mendorong kejatuhan harga minyak sawit mentah. Pada gilirannya, ini bakal berdampak buruk pada petani sawit Indonesia.

"Ada 30 juta orang Indonesia yang kehidupannya tergantung pada sawit. Jika harga turun, mereka akan meninggalkan sawit dan lari ke hutan untuk mencari penghidupan baru," katanya.

"Pada akhirnya akan terjadi deforestasi. Siapa yang bisa menahan 30 juta orang?. Saya sudah berbicara ini ke menteri pertanian Jerman, Spanyol, dan Denmark. Mereka mengerti."

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita

Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit. Sebab, menurut Parlemen Eropa, komoditas sawit menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

Terkait hal tersebut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pemerintah telah mengirim surat keberatan terkait resolusi tersebut.

"Untuk itu, saya sudah mengirimkan surat secara resmi kepada Menteri Uni Eropa bahwa kami sangat berkeberatan untuk itu, karena apa yang disampaikan tidak ada dasarnya dan patut diduga atau ditengarai bahwa ini ada kepentingan bisnis yang lain karena minyak-minyak yang diproduksi oleh mereka," kata Enggar di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (10/4).

Bahkan, Enggar berencana membawa masalah ini ke seluruh forum global yang diikuti pemerintah. "Iya ke semua, ke seluruh forum yang ada tentu kita akan bawa. Kita akan sampaikan ke seluruh lini seperti halnya Menteri LHK sudah sampaikan protes yang keras, Menteri Pertanian juga, maka kita akan lakukan hal yang sama. Pemerintah akan mengambil langkah," tegasnya.

Menurut Enggar, sawit Indonesia sudah mempunyai standar tersendiri yakni Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) jadi tidak mungkin menimbulkan banyak masalah seperti yang diungkap di Palemen Eropa. Untuk itu, Indonesia akan tegas merespon hal tersebut karena menyangkut perekonomian para petani sawit.

"Tapi kita akan melalui suatu proses sesuai dengan jalur yang ada, kita sampaikan ini secara resmi kepada para menteri terkait dan nanti saya akan sampaikan juga kepada duta besar Uni Eropa," jelasnya.

Akibat resolusi tersebut, Enggar memastikan ekspor sawit Indonesia ke Eropa tetap aman terkendali. "Belum juga, belum kelihatan karena ini masih belum nampak, kan kontrak mereka secara B to B masih agak panjang, pasti kami tidak diamkan," pungkasnya.