Revisi UMP DKI Jakarta Dinilai Bikin Persulit Fresh Graduate Cari Kerja
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut, maka upaya untuk mengembalikan prinsip upah minimum sebagai jaring pengaman sosial (Social Safety Net) bagi pekerja pemula tanpa pengalaman tidak terwujud.
Pemerintah provinsi DKI Jakarta merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 dari 0,85 persen menjadi 5,1 persen atau naik Rp 225.667 dari UMP 2021. Dengan demikian, UMP DKI Jakarta tahun 2022 direvisi menjadi Rp 4.641.854.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, dengan revisi UMP DKI Jakarta 2022 tersebut, maka upaya untuk mengembalikan prinsip upah minimum sebagai jaring pengaman sosial (Social Safety Net) bagi pekerja pemula tanpa pengalaman tidak terwujud.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan Djamaluddin Adinegoro lahir? Gunakan Nama Samaran Djamaluddin Adinegoro lahir di Talawi, sebuah kecamatan di Sawahlunto, Sumatra Barat pada 14 Agustus 1904.
"Kembali menjadi upah rata-rata, sehingga penerapan struktur skala upah akan sulit dilakukan karena ruang atau jarak antara upah minimum dengan upah diatas upah minimum menjadi kecil," ujar Sukamdani dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (20/12).
Hariyadi mengatakan, kondisi itu akan menyulitkam bagi pekerja baru. Sebab, perusahaan akan lebih memilih pekerja berpengalaman dengan upah setara upah minimum.
"Ini akan menimbulkan resiko yang besar untuk pekerja yang baru. Kesempatan pekerjaan baru akan semakin terbatas," katanya.
Atas kondisi tersebut, Apindo meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang telah melawan hukum regulasi Ketenagakerjaan, terutama pengupahan, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan iklim tidak kondusif bagi dunia usaha dan perekonomian nasional.
Apindo juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan pembinaan atau sanksi kepada Kepala Daerah, Gubernur DKI Jakarta yang tidak memahami peraturan perundangan sehingga mengakibatkan melemahnya sistem pemerintahan, sebagaimana amanat UU 23 tahun 2014.
"Pasal 373 yang intinya Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," katanya.
Apindo juga akan menggugat aturan revisi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Gubernur DKI benar-benar mengimplementasikan regulasi perubahan tersebut. Sementara itu, seluruh perusahaan di Jakarta diminta untuk tidak menerapkan revisi UMP DKI Jakarta 2022 sembari menunggu Keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap.
"Namun tetap mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1395 Tahun 2021 yang ditetapkan tanggal 19 November 2021," tandas Sukamdani.
Baca juga:
Apindo: Revisi UMP DKI Jakarta Langgar PP No.36 Tahun 2021
KSPI Kritik Sikap Apindo Gugat Anies Baswedan Soal UMP DKI Jakarta
Alasan Anies Revisi UMP DKI Jadi Rp4,6 Juta: Hitungan Inflasi Hingga Rasa Keadilan
Kenaikan UMP DKI Jakarta Dinilai Bisa Sebabkan PHK Massal
Revisi UMP DKI Jakarta Jadi Rp4,6 Juta Dinilai Tak Tepat, Ini Alasannya
UMP DKI 2022 Direvisi Jadi Rp4,6 Juta, Wagub Akui Tak Bisa Memuaskan Semua Pihak