RI Dinilai Butuh Skenario Terburuk Jika Pandemi Berlangsung Lama
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah menyusun worst case scenario atau skenario terburuk, bilamana kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak cukup efektif menekan tingkat positif harian Covid-19.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah menyusun worst case scenario atau skenario terburuk, bilamana kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak cukup efektif menekan tingkat positif harian Covid-19.
Meski demikian, diakuinya worst case scenario membutuhkan dukungan anggaran sangat besar sehingga berkonsekuensi pada perubahan arah kebijakan dan sasaran dari postur APBN 2021 dan Rancangan APBN 2022.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Kapan rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional akan digelar? Herindra menambahkan bahwa dalam waktu dekat Menhan Prabowo dan jajaran Kemenhan akan menggelar rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional.
-
Siapa yang memberikan apresiasi untuk perkembangan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara? Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik hadiri Malam Ramah Tamah Rapat Kerja (Raker) Destinasi dan Industri Pariwisata se-Kaltim, Minggu (18/2) malam. Kegiatan ini diikuti 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim dan dilaksanakan di Alun-alun Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).Akmal Malik mengakui Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM, untuk perubahan dengan penetapan sebagai daerah penyanggah IKN, memiliki ikon rusa sambar.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
"Mencermati keadaan dunia dan dalam negeri kita akibat Covid-19 dengan tingkat uncertainty tinggi, dan bila tidak terkelola dengan cukup baik, maka akan berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan rakyat. Bila keadaan seperti ini berlangsung lama, maka akan berkonsekuensi mendalam terhadap APBN kita," ujar Said di Jakarta, Senin (12/7).
Sejauh ini skenario APBN di tahun 2021 dan 2022 adalah skenario pemulihan segala hal, terutama sosial, ekonomi dan kesehatan. Namun demikian, APBN belum memitigasi skenario gelombang demi gelombang dan pandemi berlangsung lebih lama.
"Minggu lalu saya telah menyarankan pemerintah untuk mulai melakukan refocusing anggaran. Akan tetapi melihat situasi dan potensi risiko yang ada, selain refocusing, pemerintah perlu melakukan kebijakan kebijakan lebih jauh yang komprehensif," tegasnya.
Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, jika harus membuat kebijakan-kebijakan lanjutan, yang berdampak luas baik ekonomi, sosial dan kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan worst case scenario, maka pemerintah harus menjalin komunikasi dengan banyak pihak. Termasuk dengan para pelaku bisnis dan keuangan, dengan persiapan waktu komunikasi yang cukup.
Langkah ini penting guna mengantisipasi guncangan pada bisnis dan pasar keuangan yang sejauh ini masih berjalan dengan sehat. "Saya mendukung penuh langkah pemerintah, khususnya terkait persetujuan anggaran terkait pelaksanaan segala daya upaya dalam penanggulangan Covid-19, termasuk bila dalam pelaksanaan worst case scenario tersebut harus membutuhkan dukungan pembiayaan. Misalnya seperti penerbitan surat utang negara (SUN) karena dampak turunnya penerimaan perpajakan," terangnya.
Said menegaskan perang total terhadap Covid-19 ini harus terus dilakukan. Apalagi, pandemi telah setahun lebih mendera negeri ini dengan dampaknya yang begitu luas terhadap segenap umat manusia di planet bumi ini. Tercatat sebanyak 170 negara mengalami kontraksi ekonomi, 44 negara di antaranya berlanjut dengan resesi panjang. Sementara beberapa negara diantaranya kontraksi ekonominya begitu dalam.
"Kita tidak menyangka kawasan Eropa yang selama ini penuh kemakmuran, layanan kesehatan yang sangat memadai, namun beberapa negara seperti Italia, Spanyol, dan Inggris dibuat limbung akibat pandemi," urai Anggota Komisi XI DPR RI itu.
Hingga saat ini, dunia masih menghadapi bayang bayang akan penyebaran virus corona, tidak hanya Varian Delta tetapi juga Varian Peru. Sejauh ini para peneliti mengidentifikasi Varian Lambda ini memiliki tingkat infeksius yang sangat tinggi, termasuk kemampuannya mengelabuhi serangan imun tubuh. Varian inilah yang sekarang menyerang sebagian besar di kawasan Amerika Latin.
Untuk itu, Said meminta pemerintah mulai mengerahkan sumber daya yang ada, termasuk kerja sama internasional dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air. Selama ini, kerja sama internasional memang telah terbangun, khususnya dalam pemberian vaksin, dan obat serta pertukaran informasi terkait pandemi.
Namun keadaan di Tanah Air seiring meningkatnya gelombang kedua Covid-19 membutuhkan banyak sumber daya. Sekadar contoh, pengambilan spesimen virus harian di Indonesia belum menyentuh jutaan spesimen, masih sekitar 200-an ribu per hari. Padahal pengambilan spesimen yang banyak dan memenuhi standar epidemologi akan menghasilkan data akurat terhadap objektifnya rakyat yang terkena Covid-19.
Langkah ini sekaligus akan memperkuat kerja tracing, dan penyusunan kebijakan kebijakan lanjutan, termasuk prediksi berakhirnya gelombang kedua dan masuknya varian varian baru seperti varian Lambda. "Oleh sebab itu mobilisasi sumber daya baik nasional maupun internasional untuk segala kebutuhan penopang pencegahan dan penanganan covid19 harus mulai dilakukan," jelas legislator dapil Jawa Timur XI itu.
Dalam upaya segenap kekuatan nasional untuk penanganan Covid-19 di Tanah Air, Said mendukung penuh langkah pemerintah melakukan penegakkan hukum pro justicia terhadap para spekulan, baik di sektor riil maupun keuangan yang menimbulkan panic buying dan selling. Kegiatan spekulasi itu sungguh merusak dan bahkan menghancurkan sendi ekonomi masyarakat yang sedang susah.
(mdk/azz)