Ribut Inalum dan Pemprov Sumut, ini kata Menko Darmin Nasution

Ribut Inalum dan Pemprov Sumut, ini kata Menko Darmin Nasution. PT Inalum keberatan dengan langkah Pemprov Sumut yang menagih PAP terhadap Inalum berdasarkan tarif industri progresif, sebesar Rp 1.444 per meter kubik di mana pajak selama satu tahun PT Inalum (Asahan II) mencapai Rp 500 miliar lebih.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, akan mengkaji persoalan pajak air permukaan (PAP) yang menjadi konflik antara Pemprov Sumut dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (PT Inalum). Darmin mengatakan, Pemprov Sumut harus adil dalam menentukan besaran pajak terhadap perusahaan di wilayah Sumut.

"Pajak air permukaan (PAP) itu harus adil," kata Darmin kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (31/12).

Pernyataan Darmin tersebut menanggapi kisruh antara PT Inalum dengan Pemprov Sumut terkait besaran pajak air permukaan (PAP).

PT Inalum keberatan dengan langkah Pemprov Sumut yang menagih PAP terhadap Inalum berdasarkan tarif industri progresif, sebesar Rp 1.444 per meter kubik di mana pajak selama satu tahun PT Inalum (Asahan II) mencapai Rp 500 miliar lebih.

Ditanya soal adanya desakan DPR agar Pemerintah Pusat melakukan intervensi terhadap kasus ini, Darmin belum mau menanggapi secara gamblang. Dia kembali menegaskan, pihaknya akan mengkaji terkait persoalan tersebut dan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait.

"Saya belum ngikuti persisnya seperti apa. Nanti kita kaji dulu, sekaligus koordinasi dulu dengan menteri keuangan, dirjen pajak dan lainnya," kata Darmin.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir meminta pemerintah pusat agar segera turun tangan mengatasi masalah PAP Inalum dengan Pemprov Sumut. DPR tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut-larut, apalagi Inalum merupakan salah satu BUMN yang cukup besar memberikan keuntungan bagi negara.

"Saya kira pemerintah pusat dan kementerian terkait serta Pemda Sumut yang harus clear-kan," kata Hafisz.

Hafisz menyayangkan persoalan tersebut bisa berlarut-larut. Padahal semestinya bisa cepat diatasi karena keduanya sama-sama bagian dari pemerintahan.