Ridwan Kamil sebut banyak Pemda kelola uang dengan cara kuno
"Mereka melakukan belanja hanya sebatas alokasi yang mereka dapat dari Pemerintah Pusat."
Walikota Bandung, Ridwan Kamil menilai tidak banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang sanggup membangun infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan dana daerah menjadi alasan ketidakmampuan tersebut.
Menurut sosok yang akrab disapa Kang Emil ini, banyak pemerintah daerah yang mengelola keuangannya dengan cara-cara kuno, seperti mengelola anggaran rumah tangga.
-
Apa yang ingin dilakukan Ridwan Kamil untuk membangun Jakarta? RK mengatakan, bersama cawagubnya Siswono telah menyiapkan visi misi untuk membangun Jakarta dengan nilai kebudayaan yang modern.
-
Kapan Ridwan Kamil menyelesaikan kuliahnya? Selanjutnya adalah potret Ridwan Kamil saat menyelesaikan Sarjana S-1 Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung pada tahun 1995.
-
Siapa yang menyambut Ridwan Kamil di Cagar Budaya Setu Babakan? Kedatangannya itu langsung disambut oleh mantan Gubernur Fauzi Bowo alias Foke, Rabu (4/9).
-
Kenapa Ridwan Kamil mengingatkan Presiden Jokowi tentang pembangunan IKN? Dalam Rapat Koordinasi Nasional IKN, pria yang akrab disapa Emil itu mengaku pernah mengingatkan Presiden RI Joko Widodo tentang kompleksitas dalam membangun ibu kota negara baru.
-
Apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil saat maju di Pilkada Jakarta? Calon pesaing Anies, Ridwan Kamil tak kalah kuat. Ridwan Kamil mendapatkan lampu hijau dari partai koalisi Prabowo-Gibran untuk maju Pilkada Jakarta. Partai-partai yang menyatakan kesiapan mengusung Ridwan Kamil itu adalah Gerindra, PAN dan Golkar. Bahkan, Gerindra sudah terang-terangan menginginkan kadernya menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024."Secara alami secara manusiawi, kami ingin wakil kami ada di wakil gubernur," kata Habibburokhman kepada wartawan.
-
Kenapa Ridwan Kamil memberikan anggaran untuk RW di Jakarta? Usulannya tersebut agar warga dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian di wilayahnya masing-masing. "Masa Bandung bisa, Jakarta nggak? Apa yang terjadi? RW-RW warganya ikut mikirin mendesain sendiri wilayahnya. Coba bayangkan," jelasnya.
"Mereka melakukan belanja hanya sebatas alokasi yang mereka dapat dari Pemerintah Pusat. Sehingga pembangunan juga hanya bisa sebatas yang mereka dapat saja," ujar Emil dalam Indonesia Summit 2016, di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (25/2).
Emil berpendapat, pembangunan kota tidak selalu harus menunggu dan mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Pendanaan pembangunan kota, lanjut Emil, bisa dilakukan dengan melibatkan pihak swasta. Ide tersebut diakui Emil didapat saat dia melakukan berbagai kunjungan ke kota-kota di luar negeri.
"Ketika saya ke London, saya melihat bagaimana semua dibangun dengan melibatkan pihak swasta. Sekolah, rumah sakit dan infrastruktur lainnya," papar Emil.
Berkaca dari sistem yang diterapkan di kota-kota di luar negeri, Emil pun berencana menerapkan sistem yang sama di Kota Bandung. Emil pun memaparkan beberapa strategi yang dia miliki untuk melibatkan pihak swasta membangun Kota Bandung.
"Cara pertama untuk menarik minat swasta ikut PPP (Public Private Partnership) di Bandung adalah dengan secure (mengamankan) investasi yang masuk," kata Emil.
Mengamankan investasi adalah dengan memberi kepastian bahwa investor yang sudah siap berinvestasi untuk Kota Bandung tidak dirugikan. Hal ini sangat diperlukan karena investasi infrastruktur adalah investasi jangka panjang. Pemerintah daerah harus bisa menjamin investor memperoleh haknya hingga tuntas meski dalam hitungan puluhan tahun.
"Kita buat kesepakatan, kalau kamu bangun infrastruktur untuk saya, saya akan bayar kamu 25 tahun. Dan Walikota setelah saya harus menghormati kebijakan ini," tegas Emil.
Menurut Emil, kebijakan itu juga harus dinaungi oleh payung hukum yang jelas dan kuat sebagai pegangan semua pihak. Ide tersebut, lanjut Emil, sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
"Maka saya menyampaikan ke Pak Presiden dan beliau setuju. Tentu dengan persetujuan Menteri Keuangan juga. Maka Bandung adalah kota pertama yang punya undang-undang PPP (public private partnership/kerjasama pemerintah swasta) untuk multi years contract (kontrak jangka panjang)," papar Emil.
Dengan cara ini, Bandung bisa banyak melakukan pembangunan tanpa harus mengandalkan pendanaan dari Pemerintah pusat.
"Sekarang saya sedang menyiapkan paket pembangunan senilai USD 6 miliar untuk melakukan pembangunan dengan skema PPP. Kita akan melihat wajah kota Bandung yang berbeda dalam beberapa tahun ke depan," tutup Emil.
(mdk/idr)