Rizal Ramli dukung Jokowi tunjuk menteri penghubung investasi asing
"Ini langkah yang bagus, supaya negara sahabat tau siapa yang harus dihubungi kalau ada masalah antar negara."
Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mendukung langkah Presiden Joko Widodo dalam menunjuk menteri-menteri penghubung untuk melakukan kerja sama bilateral dengan negara lain.
Nantinya, menteri yang ditunjuk akan melakukan perundingan kerja sama berbagai bidang termasuk investasi yang akan ditanamkan di Indonesia.
-
Bagaimana Presiden Jokowi diajak berfoto bersama? Jokowi bersama Menhan, Panglima TNI, dan tiga kepala staf kemudian kompak berfoto bersama menggunakan jaket bomber berwarna biru tua.
-
Bagaimana cara Indonesia dan Malaysia memperkuat kerja sama bilateral mereka? Kunjungan tersebut merupakan pertemuan yang sukses, dan kedua Kepala Negara menyetujui untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, serta berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa masalah perbatasan kedua negara.
-
Mengapa Rizal Ramli dijuluki "Rajawali Ngepret"? Masyarakat Indonesia pasti mengenal Rizal Ramli sebagai Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya. Namun, banyak juga yang mengenal Rizal Ramli sebagai sosok yang kritis terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, sehingga dia mendapat julukan baru "Rajawali Ngepret".
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Mengapa Gibran Rakabuming Raka mempersilakan pihak yang menggugat Presiden Jokowi? Gibran mempersilakan saja pihak-pihak yang ingin menggugat ayah kandungnya tersebut."Iya, iya silakan," ujar Gibran saat ditemui di Warakas, Jakarta Utara, Selasa (16/1).
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
Rizal mengakui, dari dulu banyak muncul masalah bilateral Indonesia dengan negara lain karena tidak pernah ada menteri penghubung. Negara sahabat bingung mau bertemu dengan siapa jika ingin berbisnis di Indonesia.
"Selama ini banyak masalah bilateral entah itu masalah bisnis, investasi, atau turis. Negara sahabat sempat bingung siapa nih yang bisa dihubungi. Langkah presiden bagus, untuk setiap negara ditunjuk menteri yang jadi penghubungnya. Sehingga kalau ada masalah, bisa menghubungi menteri yang ditunjuk. Ini langkah yang bagus, supaya negara-negara sahabat tau siapa yang harus dihubungi kalau ada masalah antar negara," jelasnya di Pacific Place, Jakarta, Selasa (24/11).
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, penunjukan menteri penghubung tersebut untuk menghindari adanya middle man atau broker proyek. Selain itu, penunjukan menteri penghubung dalam rangka efisiensi birokrasi antar negara.
"Intinya supaya ada penanggung jawab secara langsung karena memang aturan kita ini berhenti di salah satu menteri sektoral kemudian tidak selesai-selesai. Maka untuk penyelesaian itu ada menteri yang secara khusus ditugaskan oleh presiden," ujar dia di Istana Bogor, Senin (23/11).
Berikut menteri yang diberi tanggung jawab sebagai menteri penghubung:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said bertanggungjawab untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil bertanggungjawab untuk Jepang
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno bertanggungjawab untuk China
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bertanggungjawab untuk Rusia, Amerika Serikat, dan Amerika Selatan
5. Menteri Perdagangan Thomas Lembong bertanggungjawab untuk negara-negara Eropa dan Australia
6. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bertanggungjawab untuk India
7. Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan bertanggungjawab untuk Singapura
8. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli bertanggungjawab untuk Malaysia
9. Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf bertanggungjawab untuk Korea Selatan
10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani bertanggungjawab untuk Taiwan dan Hongkong
11. Menteri Pertanian Amran Sulaiman bertanggungjawab untuk negara-negara Asia Tenggara, kecuali Singapura dan Malaysia.
Baca juga:
Jokowi tunjuk menteri penghubung untuk kerja sama investasi asing
Bos BKPM usul industri jamu dibuka untuk investor asing
Neraca dagang Indonesia defisit, Jokowi serius kejar investasi China
BKPM sebut Jepang tertarik kembangkan pertanian Indonesia
Menteri Susi berambisi RI jadi pengekspor produk salmon ke Jepang
Ikut blok dagang AS, Mendag yakin RI bisa kejar ketertinggalan
Menteri Susi tak puas ekspor ikan Indonesia hanya USD 4 M per tahun