Selama 2015, BKPM temukan 5 upaya pemalsuan izin proyek
Pencabutan izin terjadi pada bidang usaha portal web dan kegiatan konsultasi manajemen lainnya.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat selama Desember 2014 hingga Desember 2015, sebanyak 95 proyek telah difasilitasi dalam program debottlenecking senilai Rp 487,8 triliun. Dari 76 proyek investasi non-Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), sebanyak 27 proyek melanjutkan operasinya, 5 proyek dicabut izinnya, dan 9 proyek berhenti beroperasi.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan adanya pencabutan dan pembatalan izin, serta pemberhentian operasi dari proyek-proyek tersebut dipengaruhi oleh berbagai permasalahan. Salah satunya adanya upaya pemalsuan izin.
"Dari rekap jenis permasalahan yang telah difasilitasi masalahnya yang terbanyak adalah terkait perizinan ada 8 proyek, moratorium perikanan tangkap 7 proyek, serta penyalahgunaan atau pemalsuan izin 5 proyek," kata Franky di Kantornya, Jakarta, Senin (4/4).
Dia menambahkan, lima proyek yang izinnya dicabut dan dibatalkan terdiri dari berbagai bidang usaha, diantaranya portal web dan kegiatan konsultasi manajemen lainnya. Selain itu, ada pula perdagangan besar serta bidang usaha penangkapan ikan, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota lainnya.
"Rata-rata perusahaan menjalankan kegiatan usaha berbeda dengan izin yang diterbitkan BKPM. Kemudian yabg terkait penangkapan ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencabut izin usaha karena mereka melakukan pelanggaran," imbuhnya.
Sementara itu, sembilan proyek investasi yang berhenti beroperasi terdiri dari satu bidang usaha industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil, enam proyek penangkapan ikan, udang, dan cold storage. Selain itu, ada pula dua bidang usaha pembangkit listrik umum.
"Untuk konveksi mereka mengalami persoalan lahan, sedangkan untuk penangkapan ikan adalah terkait moratorium penangkapan ikan. Sedangkan untuk pembangkit listrik tidak jadi berinvestasi seperti semula sehingga PLN memutuskan untuk melelang terbatas proyek tersebut," jelas Franky.
Baca juga:
BKPM kawal realisasi smelter bauksit di Kalimantan Barat
Investor Timur Tengah minat bikin bioskop di Indonesia
Bappenas sebut Swiss berminat kerja sama pengembangan energi
Swiss minat bangun pabrik sel surya di Indonesia
Hambat investasi, Jokowi minta Mendagri hapus 3.000 Perda bermasalah
Menhub Jonan buka peluang asing investasi di pelabuhan Indonesia
Bikin pabrik bahan baku obat, investor Korsel siapkan Rp 1,1 triliun
-
Kapan Bahlil memaparkan tentang investasi dan ekonomi? Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memaparkan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam acara 'Trinegah Political and Economic Outlook 2024', Jakarta, Rabu (31/1).
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Bagaimana BRI menentukan skor Indeks Bisnis UMKM? Survei dilakukan di 33 provinsi, jumlah responden sebesar 7.047 debitur UMKM, margin of error ± 1,16%, metode sampling: stratified systematic random sampling, dan periode survei: 03 s.d. 19 Oktober 2023.
-
Kenapa BSI fokus untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi Indonesia? Direktur Kepatuhan & SDM BSI Tribuana Tunggadewi dalam acara tersebut mengatakan bahwa BSI sebagai bank syariah terbesar dan perusahaan milik pemerintah tentunya akan terus melakukan inovasi-inovasi kreatif untuk meningkatkan partisipasi perseroan dalam kemajuan ekonomi Indonesia. “Hal ini tentunya menjadi perhatian utama kami, bahwa sebagai perusahaan kami tidak hanya berbicara mengenai profit atau business only, tapi kami juga harus memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat,” kata Dewi.