Serikat Pekerja Pos Indonesia Desak Direksi Mundur, Ini Penyebabnya
Perseteruan antara serikat pekerja dan direksi PT Pos Indonesia (Pos) memasuki babak baru. Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) kini mendesak direksi PT Pos Indonesia untuk mundur dari jabatan.
Perseteruan antara serikat pekerja dan direksi PT Pos Indonesia (Pos) memasuki babak baru. Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) kini mendesak direksi PT Pos Indonesia untuk mundur dari jabatan.
Seperti diketahui puluhan pegawai PT Pos Indonesia tidak menerima gaji untuk Februari 2019 dan ditenggarai akibat aksi unjuk rasa SPPI pada Senin lalu (28/1).
-
Kenapa Hari Koperasi Indonesia diperingati? Tujuan peringatan ini guna mengingatkan pemerintah dan masyarakat untuk senantiasa menghidupkan koperasi sebagai jalan demi mewujudkan kesejahteraan bersama.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa fungsi utama kantor pos di Batavia? Kantor pos ini dahulu jadi tempat perputaran informasi tentang kondisi seluruh wilayah Indonesia di masa penjajahan Belanda.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Siapa yang menjemput Gunawan di pos polisi? Beberapa jam kemudian keluarga Gunawan menjemput di pos Terpadu Polres Sumedang Polda Jabar dan bisa melanjutkan perjalanan mudik menuju Tangerang," terang Abraham.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
SPPI menyampaikan 6 sikap penting terkait kondisi tersebut. Pertama, direksi PT Pos Indonesia (Persero) telah gagal mengelola perusahaan dengan baik yang menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibanya, khususnya dalam pembayaran upah kepada karyawan.
"Kedua direksi PT Pos Indonesia (Persero) telah melanggar ketentuan dalam PP No.8 Tahun 1991 tentang Perlindungan Upah. Ketiga, direksi PT Pos Indonesia (Persero) telah melanggar hukum dan hak asasi manusia (HAM)," demikian dikutip siaran pers SPPI, Jakarta, Sabtu (2/2).
Keempat, SPPI juga memberi klarifikasi tentang aksi damai SPPI pada tanggal 28 Januari 2019 di kantor pusat PT Pos Indonesia sebagai berikut:
a. Aksi damai dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan di perusahaan terutama masalah hubungan industrial seperti pelanggaran PKB oleh perusahaan.
b. Pada tanggal 23 Januari 2019 bertempat di kantor pusat jalan Cilaki Bandung dilaksanakan pertemuan LKS Bipartit Korporat, dimana salah satu yang dibicarakan adalah rencana aksi damai SPPI tanggal 28 Januari 2019.
"Pada pertemuan tersebut tim SPPI menyampaikan bahwa aksi damai tersebut dapat dibatalkan apabila ada pertemuan antara BOD dengan Ketum SPPI dan para Ketua DPW SPPI sebelum tanggal 28 Januari 2019 tim perusahaan merespon dengan pernyataan akan meneruskan hal tersebut ke BOD," tulis SPPI.
Kelima, pernyataan Dirut Pos bahwa dengan terjadinya demo tanggal 28 Januari 2019 sebagai alasan menunda pembayaran gaji yang seharusnya tanggal 1 Februari 2019 sampai batas waktu yang belum dapat ditentukan justru merupakan bentuk kegagalan mengelola perusahaan.
Keenam, sehubungan dengan beberapa hal tersebut diatas, DPP SPPI mendesak Direksi PT Pos Indonesia (Persero) segera membayarkan upah karyawan. SPPI juga meminta kepada Presiden RI dan Menteri BUMN untuk segera turun tangan memperbaiki pengelolaan PT Pos Indonesia (Persero).
"Serta menghimbau seluruh anggota SPPI untuk tetap melaksanakan pekerjaan dan mengikuti penyelamatan perusahaan."
Baca juga:
Polisi akan gandeng PT Pos Indonesia kirim surat tilang pelanggar ETLE
Bea Cukai, PT Pos dan Polda Metro gagalkan penyelundupan narkoba lewat barang kiriman
2019, PT Pos Indonesia berencana beri mudik gratis menggunakan kapal
PT Pos Indonesia berangkatkan 1.500 orang mudik gratis ke 10 kota
KPU MoU dengan PT Pos agar logistik pemilu sampai ke negara sulit dijangkau
Pengiriman logistik Pemilu 2019, KPU teken MoU dengan PT Pos Indonesia
KPU teken kerja sama dengan Kementerian PPPA dan PT Pos Indonesia