Setahun beroperasi, kapal tol laut Jokowi belum banyak terisi
Setahun beroperasi, kapal tol laut Jokowi belum banyak terisi. Direktur Lalu Lintas Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Bay M Hasani menyayangkan program tersebut lantaran belum optimal. Meski demikian, dia menegaskan jika tingkat keterisian angkutan tol laut untuk pemberangkatan, trendnya terus meningkat.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya mengurangi disparitas harga antar wilayah Barat dan Timur Indonesia. Sejak diluncurkan program tol laut pada 4 November 2015 lalu, kini sudah ada 6 kapal pelayanan tol laut dengan 6 rute yang berbeda.
Direktur Lalu Lintas Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Bay M Hasani menyayangkan program tersebut lantaran belum optimal. Sebab, tingkat keterisian dari 6 kapal tol laut itu belum optimal, khususnya untuk angkutan balik.
"Kalau dilihat dari trend muatan, keberangkatan kan sudah mulai ada peningkatan (Load Faktor), kalau sudah 80 persen itu sudah bagus. Cuma muatan balik memang masih sedikit, paling tinggi itu cuma 20 persen," ujar Bay di Kantornya, Jakarta, Kamis (17/11).
Meski demikian, dia menegaskan jika tingkat keterisian angkutan tol laut untuk pemberangkatan, dari waktu ke waktu trendnya terus meningkat. "Justru itu kita (pemerintah) hadir disitu (dengan subsidi), misalkan berangkat katakan (Load Faktor) 80 persen, pulangnya rata-rata 50 persen, kita tidak perlu hadir di situ berarti swasta juga sudah bisa menekan biaya angkutannya," jelas Bay.
Dia mengungkapkan, anggaran subsidi yang diberikan pemerintah untuk keenam rute tol laut pada 2016 sebesar Rp 218 miliar. Anggaran ini digunakan untuk mensubsidi gap atau selisih dari biaya operasional kapal tol laut dibandingkan dengan pendapatan dari pemasukan hasil angkutan barang.
"Untuk tahu (subsidi) itu optimal atau belum, kita belum tahu karena memang kita belum evaluasi di akhir tahun. Dan itu tentunya kita lihat juga indikatornya di penurunan (disparitas) harga itu nanti, dan ada instansi yang berkompeten untuk menghitung itu yaitu Kementerian Perdagangan," ungkapnya.
Seperti diketahui, sejak 4 November 2015 hingga saat ini, pemerintah telah meluncurkan 6 kapal angkutan sebagai kapal tol laut, di mana 3 kapal masih berstatus sewa, sedangkan 3 kapal lainnya adalah milik BUMN PT Pelni (Persero).
Dari sisi tingkat keterisian (Load Faktor) dari keenam trayek kapal tol laut, yaitu T1 (Trayek 1) dari kapasitas muatan 193 Teus, Load Faktor mencapai 89 persen. T2 dari total kapasitas 199 Teus, Load Faktor mencapai 93 persen. T3 dari total kapasitas 115 Teus, Load Faktor tercapai 94 persen.
T4 dari total kapasitas 247 Teus, Load Faktor tercapai 60 persen. T5 dari total kapasitas 115 Teus, Load Faktor tercapai 66 persen. Dan T6 dari total kapasitas 2400 Ton, Load Faktor baru mencapai 7 persen.
-
Bagaimana cara jalan tol membantu menekan biaya logistik? Jokowi menilai, pembangunan jalan tol dapat menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru selain di Jakarta atau pulau Jawa. Sehingga, biaya logistik dapat lebih murah.
-
Siapa yang menyatakan bahwa biaya distribusi logistik Pemilu di Papua mencapai Rp150 juta per TPS? Demikian diungkap Ketua KPU Papua Steve Dumbon.
-
Mengapa biaya distribusi logistik Pemilu di Papua sangat tinggi? Hal tersebut disebabkan sejumlah faktor. Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki.
-
Apa saja yang menjadi kendala dalam pendistribusian logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki. Diakui, salah satu kabupaten di Papua yang alokasi untuk distribusi logistik tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai Rp10 miliar, karena selain untuk carter atau sewa pesawat atau heli, juga perahu motor dan harus dipikul dengan berjalan kaki selama sekitar tiga hari.
-
Kenapa pemerintah memberikan diskon tarif tol untuk mudik? Tahun ini diskon tarif tol kembali diberlakukan oleh pemerintah bersama pengelola jalan tol untuk memecah pergerakan masyarakat yang mudik maupun balik.
-
Mengapa polisi di Riau menyiapkan perahu untuk mengantar logistik? Andrian menyebutkan, lokasi TPS itu memaksa personel untuk melewati laut dan sungai. Bahkan, adapula lokasi yang membuat personel untuk memikul logistik karena jalannya yang tak bisa dilalui kendaraan.
Baca juga:
Pemerintah tambah lima trayek tol laut tahun depan
Menhub Budi ungkap ini strategi pemerintah dongkrak program tol laut
Tol laut tak buat harga barang murah, Menhub Budi diprotes bupati
Pelepasan perdana kapal tol laut logistik Natuna
Blusukan ke Jayapura, menhub hadiahi perpanjangan landasan & dermaga
Ini Langkah Pelindo IV sinergikan konektivitas Indonesia Timur
Jokowi minta Luhut segera benahi konektivitas tol laut