Setelah Bank Dunia, giliran IMF kasih saran buat ekonomi RI
IMF: Indonesia harus lakukan reformasi struktural, salah satunya penghapusan subsidi BBM.
Lembaga keuangan internasional mulai ramai-ramai memberi masukan ke pemerintah terkait kondisi ekonomi Indonesia tahun depan. Setelah Bank Dunia, kini giliran Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memberi saran ke pemerintah.
Indonesia harus melakukan reformasi struktural meliputi fokus pada hambatan struktural, pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM), fleksibilitas pasar tenaga kerja, rasionalisasi perdagangan dan rezim investasi serta pendalaman pasar uang.
-
Kenapa IMF didirikan? Tujuan utama pendirian IMF adalah untuk mempromosikan stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi internasional dengan memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan pembayaran internasional.
-
Apa tujuan utama dari IMF? Tujuan utama pendirian IMF adalah untuk mempromosikan stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi internasional dengan memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan pembayaran internasional.
-
Bagaimana IMF membantu negara yang mengalami kesulitan ekonomi? IMF memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya yang mengalami kesulitan keuangan. Tetapi sejalan dengan itu, IMF juga memberikan persyaratan dan rekomendasi kebijakan ekonomi yang harus diimplementasikan oleh negara peminjam.
-
Kapan IMF didirikan? IMF adalah organisasi yang berperan penting dalam kancah perekonomian negara-negara Dunia Ketiga. Dalam suasana pasca-Perang Dunia II yang penuh ketidakstabilan ekonomi dan politik, pada 22 Juli 1944, Konferensi Moneter dan Keuangan Internasional di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, menghasilkan pembentukan Dana Moneter Internasional (IMF).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto menjelaskan tentang manfaat Indonesia bergabung dengan OECD? 'Institusi dan pembuat kebijakan di Indonesia akan mendapatkan manfaat dari proses keanggotaan OECD dalam hal memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti dan analisis, khususnya pada reformasi lingkungan, sosial dan tata kelola. Selain itu kebijakan nasional Indonesia akan mampu beradaptasi dengan perubahan struktural yang ada, seperti dekarbonisasi, digitalisasi, teknologi, dan masalah demografi,' ungkap Menko Airlangga.
Di sektor perdagangan, turunnya harga komoditas produk andalan ekspor Indonesia harus disikapi. Solusinya dengan mendiversifikasi produk ekspor. Tidak lagi komoditas mentah tapi beralih ke produk manufaktur.
"Harga komoditas yang turun tidak dapat mengimbangi impor Indonesia. Padahal Indonesia memiliki 45 persen dari tenaga kerja di ASEAN-5. Namun kontribusi ekspor non komoditas terhadap negara-negara di ASEAN-5 kurang dari 8 persen," ujar Deputi Senior IMF, Benedict Bingham saat acara "Jumpa pers IMF" di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (17/12).
IMF pesimis defisit transaksi berjalan tahun depan dapat ditekan di bawah level 3 persen. IMF juga menyarankan kebijakan makroekonomi Indonesia yang harus fokus pada mengurangi ketidakseimbangan, mengurangi inflasi dan meyakinkan bahwa pasar obligasi dan nilai tukar fleksibel.
IMF mengapresiasi kebijakan moneter yang dikeluarkan BI untuk membuat nilai tukar lebih fleksibel. "Kementerian Keuangan juga harus membantu BI untuk membawa ekonomi dalam masa transisi di mana memberikan kontribusi dalam mengeluarkan kebijakan berupa pajak dan memperkuat mobilisasi," ungkapnya.