Setelah pejabat Polri, giliran petinggi Kejagung ikut Tax Amnesty
"Tidak saya saja yang daftar Tax Amnesty di Kejaksaan. Yang jelas dana saya untuk kepentingan bangsa Indonesia," ungkap Jaksa Agung Muda Pengawasan, Widyo Pramono.
Satu per satu, pengusaha kelas kakap maupun pejabat dalam negeri memanfaatkan Tax Amnesty untuk 'membersihkan' harta. Kali ini, giliran pejabat dari Jaksa Agung, yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan, Widyo Pramono.
Dia mengatakan, sebagai wajib pajak akan melakukan repatriasi dan deklarasi harta. "Sebagai penegak hukum, mesti harus jadi contoh. Saya melakukan dua-duanya (repatriasi dan deklarasi)," ujarnya di Kantor Pajak Pusat, Jakarta, Jumat (30/9).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diusulkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah AALCO untuk negara anggota yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang? Sebagai tuan rumah, Indonesia mengusulkan pembentukan Asset Recovery Forum bagi negara anggota AALCO yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
-
Apa yang menjadi modal untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan? Pengembangan dan pembinaan talenta muda dinilai sebagai modal untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung terkait korupsi timah? Kebakaran Agung (Kejagung) tengah berkodinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara akibat mega korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
Menurutnya, sebagai pejabat negara wajib melaporkan hartanya untuk membentuk transparansi kepada negara. Hal itu juga dilakukan di jajaran kejaksaan agung.
"Tidak saya saja yang daftar Tax Amnesty di Kejaksaan. Yang jelas dana saya untuk kepentingan bangsa Indonesia," ungkap dia.
Sementara pada kesempatan sama, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menambahkan wajib pajak tidak perlu risau dengan program amnesty pajak. Sebab, program ini sudah dijamin UU yang bertujuan mendorong perekonomian dalam negeri.
"Lapor harta tidak ada hubungannya dengan kedekatan. Ini murni bantu negara," jelas Ken.
Sebelumnya, Anggota DPR serta pejabat kepolisian ikut mendaftar sebagai peserta Tax Amnesty.
Pantauan merdeka.com, sore ini, Kadiv Humas Mabes Polri Boy Rafli, Anggota DPR Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mendatangi kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kedatangan Boy dan Donny untuk mengambil surat keterangan pengampunan pajak.
"Saya baru bisa menyerahkan karena kesibukan saya untuk menyelesaikan formulir pendaftaran tax amnesty hari ini di wilayah Jakarta Selatan," kata Boy di DJP Pusat, Jumat (30/9).
Boy mengaku tidak kesulitan saat mendaftar Tax Amnesty. Bahkan dia bilang, proses pendaftarannya cepat dan tidak bertele-tele. "Kantor Pelayanan Pajak (KPP) prosesnya cepat enggak bertele-tele, siang ini saya diminta ambil tanda terima (pengampunan pajak)," tutur Boy.
Boy mengungkapkan, pihak Polri memberikan dukungan penuh pada program Tax Amnesty. Sehingga diharapkan program ini dapat meningkatkan pendapatan negara. "Program ini salah satu langkah reformasi struktural di bidang perekonomian, kebijakan negara di bidang fiskal, diharapkan menjadi salah satu peningkatan pendapatan negara," tukas dia.
Kedatangan kedua pejabat negara ini disambut Kepala Kantor Pelayanan Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Isakli Anggoro dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama.
Selain itu, dikabarkan Bos PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Pemilik Ritel Alfamart juga akan menghadiri kantor DJP Pusat.
Baca juga:
Hari terakhir periode I Tax Amnesty, antrean tembus 1.778 orang
Anggota DPR dan pejabat Polri ikut manfaatkan Tax Amnesty
Ikut Tax Amnesty, bos Indofood ingin ikut bangun Indonesia
Bos pajak klaim Tax Amnesty Indonesia ungguli Eropa
Bos Pajak: Kita kerja sampai selesai, kalau perlu sampai jam 4 pagi