Sri Mulyani sebut minimnya infrastruktur buat daya saing RI rendah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rendahnya daya saing Indonesia di global disebabkan kerena minimnya pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadikan Indonesia selalu berada di urutan terbuncit dalam berbagai lembaga pemeringkat dunia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rendahnya daya saing Indonesia di global disebabkan kerena minimnya pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadikan Indonesia selalu berada di urutan terbuncit dalam berbagai lembaga pemeringkat dunia.
"Bagaimana bisa ratakan kemakmuran di seluruh Indonesia, karena yang yang merekat butuh fasilitas infrastruktur terbangun, kompetitifness masalah infrastruktur tempatkan Indonesia pada rangking Indonesia yang rendah karena enggak efisien tingginya biaya pengeluaran perusahaan dan masyarakat akibat belum tersedianya infrastruktur baik kota maupun desa," kata Ani, sapaan akrabnya di Hotel Indonesia Kempinski, Selasa (4/4).
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang menjadi fokus utama Menko Perekonomian dalam pengembangan industri hijau di Indonesia? Dalam pengembangan industri hijau di Indonesia, pemerintah mendorong berbagai program seperti pemanfaatan EBTKE, penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan lain sebagainya. Termasuk mendorong kebijakan hilirisasi yang arahnya sejalan dengan tren pengembangan industri hijau tersebut.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
Lebih lanjut, Ani mengatakan masyarakat desa harus menikmati infrastruktur yang dibangun agar ekonomi dapat terwujud dan perekonomian bisa berjalan. "Dalam rangka wujudkan ekonomi yang tak hanya tumbuh tinggi tapi juga inklusif tak hanya bangun infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi tapi juga kesejahteraan dan akses untuk menikmati infrastruktur itu," tuturnya.
Menurutnya, pemerintah terus mengalokasikan dana APBN dalam jumlah besar. Bahkan, dana untuk infrastruktur tidak berbeda jauh dari dana alokasi untuk pendidikan dan ini membuktikan infrastruktur penting.
"APBN sendiri infrastruktur semakin lama, makin berkembang, kalau jumlahnya 2017 Rp 380 triliun itu sekitar 19 persen dari APBN kita, ini angka yang dekati infrastruktur pendidikan 20 persen sebesar Rp 407 triliun," tuturnya.
Baca juga:
Ini pesan Sri Mulyani soal gunakan dana LMAN untuk pengadaan tanah
Menkeu Sri Mulyani blokir izin 9.568 perusahaan impor
Sri Mulyani: Selama ini Rp 4.800 triliun tak terpantau Ditjen Pajak
Usai Tax Amnesty, Menkeu optimis bangun institusi pajak yang bersih
Setoran Tax Amnesty masih kurang Rp 24,7 T, ini penjelasan Menkeu
Sri Mulyani: Total harta Tax Amnesty Rp 130,2 triliun
Sri Mulyani: Tax Amnesty berakhir, besok era baru buat perpajakan RI