Sri Mulyani Sebut Omnibus Law Perpajakan Banyak Ditunggu Pelaku Usaha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Omnibus Law cipta lapangan kerja dan perpajakan paling banyak dinanti oleh para pelaku usaha adalah Omnibus Law perpajakan.
Pemerintah Jokowi-Ma'ruf tengah serius menarik investasi ke dalam negeri dengan menggodok beberapa undang-undang untuk masuk dalam dua Omnibus Law. Di antaranya adalah terkait Omnibus Law cipta lapangan kerja, dan mengenai perpajakan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keduanya dirumuskan untuk sama-sama menarik investor. Namun dari keduanya paling banyak dinanti oleh para pelaku usaha adalah Omnibus Law perpajakan.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Kapan Mutiara Baswedan meraih gelar Sarjana Hukum? Ia berhasil meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 2020.
-
Siapa Mutiara Baswedan? Mutiara Annisa Baswedan lahir pada 3 Juni 1997. Kini, gadis kecil dalam foto di atas pun sudah tumbuh dewasa. Menjadi anak pertama dan perempuan satu-satunya, Mutiara juga sangat dekat dengan sang ayah.
-
Apa yang Sri Mulyani tunjukkan kepada cucunya? Sri Mulyani juga memperlihatkan pekerjaannya kepada cucu yang lebih besar.
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
"Kita sedang menggodok 2 Omnibus Law oleh pemerintah 1 Omnibus law cipta lapangan kerja dan Omnibus Law perpajakan ini yang banyak ditunggu," kata Sri Mulyani di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (30/12)
Dia menjelaskan, dalam Omnibus Law perpajakan nantinya pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dan juga beberapa insentif lainnya. Hanya saja, itu dilakukan apabila perusahaan tersebut sudah tercatat dan melantai di bursa efek Indonesia.
"Dalam itu kita akan turunkan tarif PPh badan tambahan insentif tarif PPh untuk yang go public," imbuh dia.
Selain itu, dalam Omnibus Law perpajakan pemerintah juga akan memberikan insentif untuk PPh atas deviden. Tak sampai di situ pemerintah nantinya juga akan memberlakukan azaz teritori.
Amanat Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan para menteri segera menyelesaikan naskah akademik rancangan undang-undang Omnibus Law agar bisa diserahkan ke DPR pertengahan Januari 2020.
"Segera nanti Januari pertengahan akan kita sampaikan ke DPR," kata Jokowi saat buka rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Bara, Jumat (27/12).
Dia juga tidak ingin RUU tersebut diisi pasal-pasal titipan pihak tertentu. RUU Omnibus Law, kata Jokowi, harus memiliki 11 kluster yang melibatkan kementerian dan lembaga.
"Jangan sampai dimanfaatkan tumpangan pasal-pasal titipan yang enggak relevan, saya minta tolong didalami," tegas Jokowi.
Nantinya, draf RUU tersebut akan dibahas berkelanjutan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD serta Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung. "Nanti disampaikan ke DPR setelah tanggal 10 Januari," jelas Jokowi.
(mdk/azz)