Sri Mulyani Sentil Pemda dengan Belanja Daerah Masih Minim
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja perlindungan bantuan sosial (bansos) pemerintah daerah yang dinilai masih minim. Belanja daerah dalam tiga tahun terakhir baru mencapai Rp11 triliun, sementara belanja bansos dalam APBN telah mencapai Rp400 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja perlindungan bantuan sosial (bansos) pemerintah daerah yang dinilai masih minim. Belanja daerah dalam tiga tahun terakhir baru mencapai Rp11 triliun, sementara belanja bansos dalam APBN telah mencapai Rp400 triliun.
"Belanja sosial di APBD itu berapa? Cuma Rp 11 triliun. Belanja sosial di APBD cuma hanya Rp 11 triliun," katanya dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, Selasa (7/6).
-
Siapa Ipda Febryanti Mulyadi? Nama Ipda Febryanti Mulyadi sedang menjadi sorotan publik, setelah kehadirannya viral lewat sejumlah video di TikTok yang tayang ribuan kali. Wanita berhijab ini, salah satu polwan termuda lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), telah menorehkan prestasi gemilang sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) di Polres Klaten.
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lahir? Inilah salah satu potret Febryanti Mulyadi, wanita kelahiran 4 Februari 2004, saat tidak berdinas.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Kapan Ipda Febryanti Mulyadi lulus dari Akpol? Perjuangannya berbuah manis saat ia lulus dari Akpol pada tahun 2021.
-
Kapan Mutiara Baswedan menyelesaikan pendidikannya? Tahun 2020 lalu, Mutiara pun akhirnya lulus dan diwisuda. Meskipun saat itu wisuda dilakukan secara daring, hal ini tak membuat kebahagiaan keluarga ini berkurang. Dalam potret ini, Anies pun tampak bangga dan mencium pipi putrinya yang akhirnya menyelesaikan pendidikannya.
Penyaluran belanja bansos yang cenderung kecil tersebut, menandakan pos belanja yang bertujuan melindungi dan menjamin kesejahteraan warga masih didominasi oleh pemerintah pusat. Padahal, pemerintah sudah memberi keleluasaan melalui otonomi daerah.
"Saya ingin juga di depan DPD ini untuk meminta perhatian, kalau Bapak dan Ibu sekalian wakil-wakil daerah, dengan sistem otonomi dan desentralisasi, sebetulnya kesehatan dan pendidikan itu didelegasikan ke daerah. Masyarakat juga harusnya dilindungi oleh daerah," jelas Sri Mulyani.
Dia juga menyoroti belanja kesehatan saat pandemi Covid-19 banyak didanai oleh pemerintah pusat. Belanja itu antara lain insentif tenaga kesehatan, pengadaan vaksin dan pembayaran klaim pasien Covid-19 di seluruh Indonesia.
"Hal ini menggambarkan bahwa APBN kalau dia bekerja di pusat sebetulnya pada akhirnya yang menikmati adalah daerah dan rakyat juga," tandas Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Baca juga:
MPR Harap Daerah yang Realisasikan 40% Belanja Produk Dalam Negeri Dapat Penghargaan
Mendagri Wajibkan APBD Mencantumkan Belanja 40 Persen Produk Dalam Negeri
Pemprov DKI Peroleh WTP Lima Kali, NasDem: Meningkatkan Kepercayaan Publik ke Anies
Lima Tahun Berturut-turut, Pemprov DKI Raih Opini WTP dari BPK
Jokowi Minta Belanja APBN Dan APBD Dipercepat
Kemendagri: Dari 34 Provinsi, Hanya Tiga yang Ekonominya Tumbuh Positif