Sri Mulyani soal Invasi Rusia ke Ukraina: Imbas Terhadap Harga Komoditas Sangat Nyata
Menurut Sri Mulyani, tren kenaikan komoditas ini telah diantisipasi pemerintah dengan melakukan perbaikan tata kelola pengawasan perdagangan sektor mineral dan batu bara (Minerba).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa dunia tengah menghadapi suasana geopolitik yang rumit. Ini dipicu invasi Rusia ke Ukraina yang terus berlanjut. Akibatnya, kenaikan harga komoditas tambang dunia menjadi tak dapat di elakkan. Termasuk komoditas batu bara asal Indonesia.
"Imbas terhadap harga komoditas sangat nyata. Saat ini, kita melihat harga komoditas sumber daya alam yang diproduksi Indonesia termasuk yang terkena dampak dengan melonjaknya harga-harga," ucapnya dalam acara Peluncuran SIMBARA dan Penandatanganan MoU Sistem Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, Selasa (8/3).
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Kapan Sri Mulyani dan Retno Marsudi bertemu? Kemarin (1/8), akhirnya kita bertemu saat rapat bersama di Istana Merdeka... Always glad to meet my bestie,",
-
Di mana Sri Mulyani dan Retno Marsudi bertemu? Kemarin (1/8), akhirnya kita bertemu saat rapat bersama di Istana Merdeka... Always glad to meet my bestie,",
-
Siapa saja yang hadir dalam rapat terbatas Jokowi dengan Sri Mulyani? Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat terbatas dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2). Rapat itu juga dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
Menurut Sri Mulyani, tren kenaikan komoditas ini telah diantisipasi pemerintah dengan melakukan perbaikan tata kelola pengawasan perdagangan sektor mineral dan batu bara (Minerba). Antara lain dengan meluncurkan Sistem Informasi Pengelolaan Komoditas Mineral dan Batu Bara (SIMBARA) yang diinisiasi antar kementerian/lembaga terkait pada hari ini, Selasa (8/3).
Melalui sistem tersebut, membuat proses transaksi perdagangan minerba menjadi lebih efektif dan transparan. Sehingga, mampu meningkatkan nilai penerimaan terhadap negara.
"(Nanti) kita bisa menyampaikan kepada publik berapa kekayaan sumber daya alam yang akan diterima negara dalam bentuk pajak, bea keluar, dan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak seperti royalti. Ini sangat penting dan ini yang akan terus dibangun Kementerian Keuangan," tutupnya.
Penerimaan Sektor Minerba Rp124 Triliun di 2021
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) mencapai Rp124,4 triliun di 2021. Nilai tersebut mencakup pajak, bea keluar, hinggaPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Ini adalah penerimaan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir," katanya dalam acara Peluncuran SIMBARA dan Penandatanganan MoU Sistem Terintegrasi dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, Selasa (8/3).
Sri Mulyani menyampaikan, pencapaian rekor penerimaan negara dari sektor minerba tersebut didorong oleh terus meningkatnya harga komoditas pertambangan. Salah satunya batu bara.
"Tentu kenaikan harga komoditas mineral dan batu bara memberikan kontribusi besar," bebernya.
Di meminta, capaian positif ini dijadikan momentum bagi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam membangun sistem informasi pengelolaan batu bara (Simbara). Tujuannya untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan iklim bisnis sektor minerba di Tanah Air.
"Di era digital ini, integrasi proses bisnis dan integrasi antar kementerian/lembaga seharusnya mudah dan harus bisa dilakukan. Ini menjadi kunci penting perbaikan tata kelola dan penguatan pengawasan serta untuk perbaikan layanan terhadap dunia usaha," tutupnya.
(mdk/idr)