Sri Mulyani soal Rupiah melemah karena sentimen global: Faktanya memang begitu

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak berdiam diri saja dengan kondisi tersebut. Untuk melindungi fundamental ekonomi domestik pemerintah telah mengambil beberapa keputusan yang cukup berani.

2018-09-04 15:42:07

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan bahwa depresiasi atau pelemahan nilai tukar Rupiah saat ini disebabkan oleh sentimen eksternal yaitu kondisi ekonomi global. Selain itu, anjloknya Rupiah juga sebagai imbas dari krisis yang terjadi beberapa negara yaitu Turki dan Argentina.

"Kami mohon maaf permintaan kedua, di mana pemerintah selalu menyampaikan kondisi negara lain, faktanya memang begitu," kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Selasa (4/9).

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak berdiam diri saja dengan kondisi tersebut. Untuk melindungi fundamental ekonomi domestik pemerintah telah mengambil beberapa keputusan yang cukup berani. Salah satunya adalah upaya menyelamatkan defisit neraca perdagangan dengan cara mengurangi impor agar Rupiah bisa kembali terdongkrak.

Adapun kebijakan tersebut berupa penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk 900 komoditas impor. Aturan akan segera diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Besok pagi akan lakukan penerbitan PMK dalam rangka atur impor barang konsumsi," ujarnya.

Dia berharap dengan dikeluarkannya PMK tersebut dapat mengurangi celah antara impor dan ekspor yang saat ini cukup jauh. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan menjaga kekuatan cadangan devisa Indonesia agar stabilitas Rupiah tetap terjaga.

"Kita akan terus jaga kebutuhan devisa dalam negeri tetap bisa dipenuhi, sehingga sektor usaha yang masih membutuhkan barang barang bahan baku dan batang modal tertentu bisa dijaga."

Tidak hanya itu, Menkeu Sri Mulyani juga saat ini juga tengah mengkaji ulang beberapa proyek infrastruktur dengan bahan baku impor yang pengerjaannya bisa ditunda hingga kondisi Rupiah stabil. "Kita telah menyeleksi proyek-proyek yang nanti akan disampaikan oleh menteri terkait apa yang bisa ditunda. Yang belum melakukan financial closing jadi permintaan devisa bisa dikembalikan."

Sebelumnya, Anggota fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo mengkritisi pemerintah yang selalu mengatakan bahwa kondisi ekonomi baik-baik saja meski Rupiah hampir mendekati level 15.000. Padahal, menurutnya, kondisi tersebut sudah mengkhawatirkan terlebih saat ini impor pangan cukup tinggi. Seperti komoditas kedelai, jagung, gula hingga beras.

"Hampir seluruh komoditas kita impor dan ini menurut saya terlalu memprihatinkan dan selalu Pak Presiden menyampaikan kurs Dolar terjadi menguat di beberapa negara. Memang benar, tapi kondisi di Indonesia yang terparah," kata Bambang di Gedung DPR RI, Selasa (4/9).

Untuk itu, dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Di kehidupan masyarakat ini sangat memberatkan dan tolong Menkeu (Sri Mulyani) sampaikan kepada Presiden (Jokowi) agar impor dikurangi bukan malah ditambah," ujarnya.

Senada, Michael Wattimena anggota fraksi partai Demokrat menyampaikan pemikirannya mengenai kondisi Rupiah saat ini. Dia menjelaskan, Indonesia punya sejarah pahit mengenai krisis moneter yaitu yang terjadi 20 tahun silam tepatnya tahun 1998.

"Indonesia ini adalah negara yang besar, kita punya pengalaman yang pahit pada tahun 1998 di mana Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi," ujarnya.

Dia menegaskan, hal tersebut jangan sampai terulang kembali. Oleh sebab itu dia meminta pemerintah segera melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasinya. Sebab saat ini Rupiah sudah mulai merangkak ke level 15.000. "Kami sangat mencintai Indonesia dan memiliki pengalaman pahit di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi," ujarnya.

Baca juga:
Wapres JK minta Pertamina dan PLN kurangi impor bantu atasi pelemahan Rupiah
Rupiah sentuh Rp 14.800 per USD, BTN bakal naikkan bunga kredit
Meski aturan pembatasan terbit, pengusaha yang masih butuh impor tak disanksi
Presiden Jokowi segera respons merosotnya Rupiah terhadap USD
Rupiah makin anjlok, pemerintah diminta jujur soal kondisi ekonomi saat ini

Dia meminta pemerintah jujur dan terbuka mengenai kondisi ekonomi saat ini, di mana kondisi ekonomi global yang bergejolak selalu dituding menjadi penyebab Rupiah terdepresiasi.

Padahal, lanjutnya, dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2018 terkait RAPBN 2019 Rupiah diasumsikan 14.400.

"Nilai tukar yang diasumsikan meningkat. Jadi kondisi ini, tolong Menkeu jelaskan secara jujur keadaan ekonomi saat ini. Sebab kita tidak ingin dalam situasi 1998 yang mengalami krisis ekonomi. Nota keuangan saja yang disampaikan oleh Presiden Rupiah berada pada mendekati 14.800 padahal hari ini sudah ingin mencapai 14.900, untuk itu saat ibu menjelaskan kami mohon ibu menjelaskan secara jujur. Saya pikir janganlah kita kaitkan masalah-masalah ini dengan negara lain yang tidak ada kaitannya."

(mdk/idr)