Strategi Menteri Perumahan Maruarar Sirait Bangun 3 Juta Rumah Per Tahun
Ara, Menteri Perumahan juga akan memprioritaskan pembangunan rumah bagi prajurit TNI.
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) periode 2024-2029. Ara, panggilan akrabnya mengaku siap untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun milik Prabowo.
Dirinya akan membicarakan lebih lanjut dan mendengar masukan dari semua pihak seperti dari akademisi, pengamat perumahan, para pelaku dan juga calon konsumen untuk pelaksanaan teknis pembangunan rumah. Selain itu juga akan mempelajari secara detil terkait hal-hal apa saja terkait program perumahan yang sudah dilaksanakan selama ini.
- Janji Danpuspom TNI Usut Dugaan Keterlibatan Prajurit di Balik Pembakaran Rumah Wartawan Karo
- AHY Ungkap Trik Pembebasan Lahan di IKN Tanpa Menimbulkan Masalah
- Prabowo-Gibran Janji Bangun 3 Juta Rumah, Menteri Basuki Respons Begini
- Rumah Tua di Kulon Progo Ini Pernah Jadi Markas TB Simatupang, Begini Kisahnya
"Kami akan mendengar masukan dari berbagai pihak sehingga secara sistematis tahu apa yang dilakukan sehingga komprehensif," ujar Menteri Ara usai mengikuti Pelantikan sebagai Menteri PKP di Jakarta, Senin (21/10).
Selain itu, dirinya juga berupaya untuk mengutamakan juga rumah bagi prajurit TNI. Selain itu juga akan berusaha untuk membangun rumah layak huni di desa dan di kota.
Sementara untuk masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Perumahan akan dibangun dengan konsep vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan.
"Bagaimanapun pembangunan rumah di kota juga sangat penting. Kalau bisa yang kerja dikota rumahnya kita bangun high rise atau hunian ke atas sehingga mereka tidak perlu jauh ke tempat kerja," bebernya.
Manfaatkan CSR
Guna mendorong efisiensi pemanfaatan dana APBN yang terbatas, Menteri Ara berupaya mencari solusi lainnya agar program target 3 juta rumah per tahun terwujud. Seperti membuka ruang dari pihak swasta untuk berpartisipasi melalui Corprorate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan melalui program perumahan.
“Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman dan menjadi efisiensi APBN yang kuat dan yang penting dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa digunakan untuk membangun lebih banyak bangun rumah untuk rakyat Indonesia,” harapnya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan mendorong pengusaha swasta, para developer dan pengusaha di bidang lainnya untuk berlomba buat kebaikan yang bermanfaat. Misalnya dengan mendorong kembali semangat gotong royong di tempat usahanya. Dirinya mencontohnya misalnya ada lahan dari BUMN atau lahan TNI nanti proses pembangunannya bisa dibantu dari pihak swasta.