Pemerintah Sasar Tanah Terlantar Buat Program 3 Juta Rumah
Adapun pendataan tanah terlantar itu disiapkan untuk realisasi pembangunan 3 juta rumah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengklaim telah mengamankan sekitar 1,3 juta ha tanah terlantar, untuk dimanfaatkan dalam realisasi program pembangunan tiga juta rumah.
Namun begitu, Nusron menyampaikan, Kementerian ATR/BPN perlu mengkaji lebih lanjut apakah 1,3 juta ha tanah terlantar itu seluruhnya bisa dipakai untuk program pembangunan 3 juta rumah.
"Kalau kami tuh punya tanah terlantar, potensi terlantar selama 5 tahun ke depan ini 1,3 juta ha. Cuman kita belum tahu, apakah 1,3 juta ha ini ada berapa yang cocok untuk perumahan," ujar Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11).
"Kan enggak mungkin, bekas kebun kelapa sawit dipakai untuk rumah. Ntar tinggalnya sama siapa di sana? Karena itu pasti kita carikan yang lokasi yang bagus yang bisa layak untuk tempat tinggal," dia menambahkan.
Nusron menjelaskan, lahan yang masuk kategori tanah terlantar tersebut otomatis dikuasai oleh negara. Selanjutnya, Bank Tanah akan menentukan tanah tak bertuan itu nantinya bakal menjadi hak siapa.
"Tinggal nanti negara memberikan HPL, hak penguasaan lahan. Kepada siapa kita bisa serahkan, kepada Land Bank. Nanti pembangunan rumahnya menggunakan hak di atas hak, yaitu HGB (hak guna bangunan) di atas HPL," terangnya.
Adapun pendataan tanah terlantar itu disiapkan untuk memenuhi permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Nusron Wahid dan Ara dijadwalkan akan bertemu di Kementerian ATR/BPN pada Selasa (5/11) sore untuk membahas pemanfaatan tanah terlantar.
"Beliau datang ke sini, (Ara bertanya) kamu ada enggak tanah-tanah terlantar yang bisa dipakai untuk perumahan. Yasudah saya cariin, Insya Allah ada setelah kita identifikasi," kata Nusron.
Strategi Pemerintah Kejar Pembangunan 3 Juta Rumah
Guna mendorong efisiensi pemanfaatan dana APBN yang terbatas, Menteri Ara berupaya mencari solusi lainnya agar program target 3 juta rumah per tahun terwujud.
Seperti membuka ruang dari pihak swasta untuk berpartisipasi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan melalui program perumahan.
“Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman dan menjadi efisiensi APBN yang kuat dan yang penting dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa digunakan untuk membangun lebih banyak bangun rumah untuk rakyat Indonesia,” harapnya.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan mendorong pengusaha swasta, para developer dan pengusaha di bidang lainnya untuk berlomba buat kebaikan yang bermanfaat.
Misalnya dengan mendorong kembali semangat gotong royong di tempat usahanya. Dirinya mencontohnya misalnya ada lahan dari BUMN atau lahan TNI nanti proses pembangunannya bisa dibantu dari pihak swasta.
