Surplus beras 2018 sebaiknya dioptimalkan untuk cadangan nasional
Data beras yang dinyatakan surplus tersebut sebaiknya disimpan guna menjadi cadangan nasional. Ini berguna sebagai persiapan antisipasi kebutuhan jika ke depannya terjadi berbagai risiko, seperti bencana alam maupun hasil pertanian yang tak sesuai target.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018. Surplus tersebut tersebar di 14,1 juta rumah tangga produsen. Sekitar 47 persen stok tersebut ada di penggilingan, ada stok di pedangan dan sebagainya.
Guru Besar IPB, Dadang mengatakan, data beras yang dinyatakan surplus tersebut sebaiknya disimpan guna menjadi cadangan nasional. Ini berguna sebagai persiapan antisipasi kebutuhan jika ke depannya terjadi berbagai risiko, seperti bencana alam maupun hasil pertanian yang tak sesuai target.
-
Kapan rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional akan digelar? Herindra menambahkan bahwa dalam waktu dekat Menhan Prabowo dan jajaran Kemenhan akan menggelar rapat terkait perkembangan sektor pertanian nasional.
-
Bagaimana Kementan mewujudkan swasembada pangan? Upaya tersebut salah satunya akan diwujudkan melalui program food estate maupun solusi cepat yang dijalankan Kementan berupa pompanisasi dan optimalisasi lahan.
-
Kapan desa Zaman Perunggu, Must Farm, dibangun? Di desa ini ada lima rumah berbentuk bundar yang dibangun di atas sungai, berasal dari sekitar tahun 950 SM, seperti dikutip dari Greek Reporter, Rabu (1/5).
-
Kapan Desa Zaman Perunggu Must Farm dibangun? Desa terapung prasejarah ini berasal dari sekitar tahun 850 SM dan dibangun di rawa basah yang penduduk setempat menyebutnya The Fens atau Fenlands.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kapan Hari Bela Negara diperingati? Setiap 19 Desember, bangsa Indonesia memperingati Hari Bela Negara.
"Kira-kira tiga bulan ke depan untuk ketahanan pangan cukup atau tidak beras kita? Kalau ada bencana alam, cukup atau tidak beras kita? Begitulah pentingnya peran cadangan (beras) nasional," ujar Dadang dikutip di Jakarta, Senin (5/11).
Dadang mengungkapkan, mengenai data perberasan nasional, peran Kementerian Pertanian (Kementan) adalah pihak utama yang tidak bisa dilepaskan begitu saja. Menurut Dadang, justru keterlibatan Kementan bakal memudahkan implementasi suplai beras. Melalui keterlibatan dalam acuan perberasan nasional, Kementan dapat berargumentasi melalui datanya terkait keputusan belum perlunya impor beras.
"Kita hitung dengan baik berapa produksi beras. Diisi dengan benar dapatnya berapa produksinya, laporkan apa adanya," ucap Dadang.
Menurut Dadang, arah kebutuhan perberasan nasional selama ini sudah terbiasa berorientasi memenuhi demand atau kebutuhan. Sehingga perlu dipikirkan kebijakan lain bagaimana agar demand ke depannya tak terlalu tinggi dan sesuai dengan kuota beras.
"Kita ini berlomba dengan demand karena penduduk bertambah terus. Nah bisa atau tidak demand kita kurangi? Penduduk bertambah, lahan pertanian semakin sempit, kebutuhan beras tambah, kan jadi tidak sinkron," Kata Dadang.
Dadang mengimbau, Kementan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya untuk menekan demand tersebut, termasuk program diversifikasi pangan. Soal lainnya mengenai stok perberasan nasional, ucap Dadang, ke depannya sudah tak lagi mengandalkan sistem pertanian yang konvensional sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar.
Dadang juga meminta agar soal perberasan nasional dapat mencermati peran Kementan dan membedakannya dengan fungsi Kementerian Perdagangan (Kemdag). Sebab, kata Dadang, Kementan bukanlah kementerian urusan padi yang hanya mengurusi beras.
Baca juga:
Kurangi pengangguran, Rachmat Gobel akan optimalkan 'tanah kutukan'
Pemerintah siapkan regulasi hentikan penyusutan lahan persawahan
Pemerintah pangkas waktu perizinan ekspor pertanian jadi 3 Jam
Serahkan bantuan mesin pertanian, Misbakhun dipuji Bupati Probolinggo
Manfaatkan pengawasan satelit jadi langkah tepat BPS hitung produksi beras nasional
Data BPS jadi langkah awal perbaikan pasokan pangan Indonesia