Survei: 93,2 Persen KPM Puas pada Program Keluarga Harapan

"Sebanyak 86 persen KPM mengetahui bahwa bansos ini merupakan program prioritas pemerintah pusat. Mereka juga dapat menjelaskan dengan baik pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana yang disyaratkan pemerintah."

2019-04-16 15:48:32

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim bahwa sebesar 93,2 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) puas terhadap program bansos yang bertujuan menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan survei independen MicroSave Consulting Indonesia dalam kerangka kerja sama antara Kementerian Sosial RI dan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) menunjukkan, 93 persen puas terhadap keteraturan penerimaan dana bansos PKH ke dalam rekening, 92 persen puas terhadap respon Contact Center PKH dalam menanggapi aduan, 94 persen puas terhadap pendampingan oleh Pendamping PKH, 93 persen puas terhadap kemudahakan menjangkau lokasi pencairan bansos, dan 94 persen menyatakan puas terhadap kemudahan bertransaksi di lokasi pencairan bansos.

"Sebanyak 86 persen KPM mengetahui bahwa bansos ini merupakan program prioritas pemerintah pusat. Mereka juga dapat menjelaskan dengan baik pemanfaatan bantuan sosial sebagaimana yang disyaratkan pemerintah," tutur Menteri dikutip keterangannya di Jakarta, Selasa (16/4).

Hal ini tampak pada hasil survei, di mana sebanyak 74 persen responden menggunakan dana bansos PKH untuk pembelian peralatan sekolah, 67 persen untuk biaya sekolah, 58 persen untuk biaya transportasi ke sekolah, 54 persen untuk membeli makanan tambahan, 42 persen biaya ekstrakulikuler sekolah, dan 33 persen untuk biaya masuk sekolah di tahun ajaran baru.

Capaian yang positif juga tampak pada metode penyaluran bansos secara non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sebanyak 77 persen KPM menggunakan KKS untuk berbagai transaksi perbankan dan 23 persen menggunakan untuk tarik tunai bansos PKH.

"Bagi 86 persen KPM PKH, rekening KKS adalah rekening pertama mereka, dan 23 persen KPM PKH memanfaatkan rekening KKS untuk transaksi keuangan mereka yang mana memberikan kontribusi signifikan terhadap Inklusi Keuangan," terangnya.

Mensos melanjutkan dari survei ditemukan bahwa sebanyak 18 persen KPM PKH tidak melakukan pencairan dana sekaligus. Hal ini menunjukkan perilaku menabung dan upaya mendorong keuangan inklusif untuk rakyat miskin telah menunjukkan hasil positif.

Survei tersebut, lanjutnya, juga menunjukkan bahwa 98 persen KPM lebih memilih metode penyaluran non tunai melalui KKS dibandingkan dengan cara sebelumnya melalui kantor pos. Melalui KKS, penerima PKH lebih melek transaksi bank melalui ATM, mereka juga tidak mengeluarkan biaya pencairan, sehingga menerima dana bansos utuh.

"Sekitar 64 persen pencairan dana PKH dilakukan penerima manfaat melalui ATM bank dibandingkan Agen Bank sebesar 14 persen dan e-Warong sebanyak 2,4 persen," tutur Mensos.

Di bidang kesehatan, 92 persen KPM mengakses rumah sakit/puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan, 48 persen KPM menggunakan KB, sementara hanya 26 persen Non KPM PKH yang menggunakan KB.

Di bidang pendidikan 78 persen anak-anak KPM PKH hadir di sekolah secara reguler dan 10 persen anak-anak KPM PKH berprestasi di bidang akademik 5 persen, olah raga 4 persen, seni budaya 1 persen.

Dari sisi pendampingan, sebanyak 79 persen KPM PKH telah mendapatkan sesi Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara regular setiap bulannya.

Dampak bansos pada pengeluaran bulanan keluarga menunjukkan total pengeluaran bulanan KPM PKH 3,8 persen lebih tinggi dari non-KPM PKH. Pengeluaran bulanan non-makanan KPM PKH cenderung lebih tinggi 11,8 persen dari non-KPM PKH. Hal ini menunjukkan bahwa program PKH secara tidak langsung membantu meningkatkan pendapatan KPM yang tercermin dari tingkat pengeluaran rumah tangga

Dampak terhadap hasil terkait perilaku kesehatan yakni 12,1 persen KPM PKH cenderung pergi ke layanan kesehatan pemerintah untuk berbagai masalah kesehatan dan menggunakan fasilitas Keluarga Berencana (KB) 8,4 persen lebih banyak daripada penerima manfaat non-PKH.

Demikian pula, Lansia yang menerima PKH 8,8 persen lebih mungkin datang ke fasilitas kesehatan daripada non penerima manfaat

Studi dilakukan di 15 provinsi dan mencakup 28 kota/kabupaten di Indonesia. Untuk keperluan analisis data, survei dibagi di tiga wilayah bagian yakni Wilayah Barat (meliputi Sumatera Barat dan Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur), Wilayah Tengah (meliputi seluruh pulau Jawa), dan Wilayah Timur (meliputi Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT dan Papua).

Jumlah responden adalah 2.903 dengan 1.466 KPM PKH dan 1.437 dari kontrol group (non-KPM PKH), serta ditambah 25 In-depth interview. Kontrol grup adalah kelompok non penerima sebagai perbandingan untuk kelompok penerima PKH. Data KPM PKH dan non-KPM PKH diambil dari Basis Data Terpadu (BDT) yang berada pada 11--20 percentil.

Mensos mengatakan hasil survei ini bersifat independen dan dapat berlangsung berkat dukungan dari BMGF dan mitra kerjanya di Indonesia yakni MicroSave Consulting (MSC) dan difasilitasi Inke Maris & Associates (IMA). BMGF adalah Yayasan amal Bill dan Melinda Gates, yang merupakan yayasan pribadi dengan kantor pusat di Seatlle, AS, yang mencurahkan perhatiannya pada upaya pengentasan kemiskinan di banyak negara di Afrika, Asia, Amerika Latin.

"Kami sangat mengapresiasi bantuan ini guna mengevaluasi pelaksanaan PKH kedepannya agar semakin baik dalam penyaluran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Ujungnya adalah angka kemiskinan dapat terus menurun di akhir tahun 2019," harap Menteri Agus.

(mdk/idr)