Peningkatan realisasi bansos didorong oleh penyaluran bansos Kartu Sembako periode Mei dan Juni yang disalurkan sekaligus pada Mei.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat belanja bantuan sosial (bansos) telah terealisasi sebesar Rp70,5 triliun hingga 31 Mei 2024.
“Belanja bansos mencapai Rp70,5 triliun, ini artinya terjadi kenaikan 12,7 persen dibandingkan bansos tahun lalu Rp62,5 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (276).
Peningkatan realisasi bansos didorong oleh penyaluran bansos Kartu Sembako periode Mei dan Juni yang disalurkan sekaligus pada Mei.
Secara rinci, penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.
Penyaluran melalui Kementerian Kesehatan tercatat sebesar Rp19,3 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) kepada 96,8 juta peserta.
merdeka.com
Realisasi bansos yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencapai Rp11,9 triliun untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 8 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 766,7 ribu mahasiswa.
Bansos melalui Kementerian Agama tercatat sebesar Rp1,6 triliun untuk PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 47 ribu mahasiswa.
Sementara bansos yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terealisasi sebesar Rp100 miliar.
Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 31 Mei 2024 tercatat sebesar Rp824,3 triliun atau 33,4 persen dari pagu. Nilai itu tumbuh 15,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).
Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp388,7 triliun atau 35,6 persen dari pagu. Sementara belanja non-K/L tercatat mencapai Rp435,6 triliun atau 31,6 persen dari pagu, yang dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
APBN pada Mei 2024 mengalami defisit sebesar 0,10 persen dengan nilai Rp21,8 triliun. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.123,5 triliun atau melambat 7,1 persen dan belanja negara Rp1.145,3 triliun atau tumbuh 14 persen.
Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya
Cahyo mengungkapkan, program Kartu Prakerja selanjutnya yaitu gelombang 68 akan dibuka pada Jumat (17/5).
Baca Selengkapnya
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca Selengkapnya
Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca Selengkapnya
Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi