Belanja Pemerintah Per Agustus 2024 Tembus Rp1.368 Triliun
Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) per Agustus 2024 mencapai Rp1.368,5 triliun atau 55,5 persen dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 atau tumbuh 16,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).
"Pagunya (APBN) Rp2.467,5 triliun, jadi dari pagu itu sebanyak Rp1.368,5 triliun sudah direalisasikan dan realisasi ini adalah 16,9 persen tumbuh di atas realisasi belanja pemerintah pusat tahun yang lalu tahun 2023," kata Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (23/9).
Adapun realisasi BPP terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L. Untuk belanja K/L telah terealisasi sebesar Rp703,3 triliun atau 64,5 persen dari pagu APBN, yang digunakan untuk penyaluran berbagai program bantuan sosial (Bansos), pembangunan infrastruktur, sarana prasana pertahanan keamana serta dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).
Sementara untuk belanja non K/L tercatat sebesar Rp665,2 triliun atau 48,3 persen dari pagu anggaran yang digunakan untuk subsidi/kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
Rincian belanja pemerintah pusat
Suahasil menerangkan dari realisasi BPP, sebanyak Rp1.030,6 triliun telah dinikmati manfaatnya langsung oleh masyarakat, antara lain perlidungan sosial (Perlinsos) yang menyasar sebanyak Rp17,7 triliun Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Kelurga Penerima Manfaat (KPM) dan kartu sembako Rp28 triliun untuk 18,7 KPM.
Selanjutnya, untuk pendidikan yang direalisasikan untuk Program Indonesia Pintar Rp9,8 triliun untuk 12,3 jita siswa, program KIP Kuliah Rp7,1 triliun untuk 875,2 ribu mahasiswa, dan BOS Kementerian Agama Rp7,6 triliun untuk 6,7 juta siswa dan BOPTN Rp4,6 triliun untuk 197 PTN.
Kemudian, infrastruktur telah direalisasikan sebanyak Rp114,4 triliun digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, rel Kereta Api (KA), pelabuhan, bandara, rumah susun hingga kapasitas satelit.
Lalu, kesehatan Rp30,9 triliun, subsidi BBM Rp12,6 triliun, subsidi LPG 3 kg Rp48,2 triliun, pertanian bantuan alat dan mesin pertanian Rp1,4 triliun, subsidi pupuk Rp12 triliun dan subsidi bunga KUR Rp20,9 triliun.
