Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Anggaran Perlindungan Sosial Tembus Ratusan Triliun
Anggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Anggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Penjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Anggaran Perlindungan Sosial Tembus Ratusan Triliun
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait tingginya anggaran perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2024 yang mencapai Rp479 triliun.
Dia menyebut, dana yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebenarnya hanya Rp75,6 triliun.
"Saya dengar bahwa Kementerian sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk Kementerian sosial hanya bertanggung jawab 75,6 triliun,"
kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (25/3).
Dia menjelaskan anggaran perlinsos terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain:
- bantuan pendidikan,
- bantuan sosial,
- bantuan kesehatan.
Adapun Kementerian/Lembaga yang mengelola anggaran perlinsos lainnya, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) Rp30 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk membantu siswa dan mahasiswa yang tidak mampu melalui PIP dan KIP.
Kementerian Kesehatan Rp49 triliun yang disalurkan untuk masyarakat miskin yang tidak mampu untuk membayar BPJS Kesehatan dan bantuan langsung tunai (BLT) desa.
Lalu, non K/L Rp330 triliun yang digunakan untuk subsidi energi yaitu bahan bakar minyak (BBM), LPG Listrik, hingga antisipasi penanggulangan bencana.
Tak hanya itu, anggaran di non K/L jiga digunakan untuk subsidi non energi, seperti subsidi pupuk, PSO, bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan bunga kredit perumahan.
"Sisanya 330 itu apa? itu adalah perlindungan sosial bantuan sosial kepada masyarakat dalam bentuk subsidi energi seperti subsidi BBM entah diesel maupun solar maupun pertalite kemudian LPG dan subsidi listrik. Itu semuanya langsung dinikmati masyarakat,"
terang Ani sapaan akrabnya.
Sebagai informasi, pada saat pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan presiden (pilpres) 2024 pemerintah menggelontorkan bantuan sosial (bansos) atau perlinsos kepada masyarakat.
Jumlah anggaran bansos 2024 mencapai Rp493,5 triliun atau naik Rp20,5 triliun dibandingkan tahun 2023.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bansos merupakan salah satu shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat, di tengah ketidakpastian global serta gejolak harga komoditas pangan yang terjadi belakangan ini.
"Jadi, kalau pemerintah menggunakan APBN, itu adalah uang APBN di mana sumber dan penggunaannya dibahas dan disetujui oleh DPR," kata Ani.
