Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Realisasi bansos ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 terjadi penurunan 2,9 persen dari Rp57,1 triliun tahun lalu.
"Untuk belanja bansos sampai dengan April Rp55,5 triliun, kalau dilihat dari tahun 2023 sebetulnya malah justru mengalami penurunan 2,9 persen," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (27/5).
Berdasarkan pos pelaksanaan Bansos, Kementerian Sosial menjadi yang paling besar dengan penyaluran Rp27,7 triliun.
Ini diberikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dengan 10 juta sasaran penerima. Serta, Kartu Sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Kemenkes Rp15,4 triliun, ini besar karena untuk meng-cover PBI dari Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,7 peserta yang tidak mampu," ujar dia.
Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mencatat penyaluran Rp10,7 triliun. Ini diberikan untuk peserta Kartu Indonesia Pintar sebanyak 7,9 juta siswa dan untuk mahasiswa KIP Kuliah 735 ribu mahasiswa.
Lalu, Kementerian Agama sebesar Rp1,6 triliun untuk bantuan pelajar yang tidak mampu sebanyak 1,5 juta siswa. Serta, KIP Kuliah bagi 42.900 mahasiswa.
"Untuk BNPB Rp64,6 miliar untuk tanggap darurat bencana," pungkasnya.
Kementerian Sosial telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas negara
Baca Selengkapnya
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca Selengkapnya
Dana Bansos telah dikembalikan ke kas negara, dan telah dilaporkan juga sebagai respons atas temuan BPK.
Baca Selengkapnya
Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo menyinggung penyesuaian otomatis anggaran pendapatan belanja negara untuk kenaikan anggaran bansos.
Baca Selengkapnya
Anies menegaskan bansos disiapkan negara didasarkan ketulusan untuk memberikan keadilan dan kesetaraan rakyat.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengakui adanya keluhan masyarakat terkait ketidaksetaraan dalam distribusi bansos.
Baca Selengkapnya
Dia menilai bansos harus dipastikan diperoleh bagi mereka yang tercatat sebagai warga miskin dan prasejahtera.
Baca Selengkapnya
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi