Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun
Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga 12 Desember 2023 sebesar Rp1.840,4 triliun.
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Realisasi Rp1.840,4 triliun itu terdiri dari belanja Kementerian/ Lembaga (KL) mencapai Rp946,1 triliun atau 94,5 persen dari APBN.
Anggaran tersebut telah dibelanjakan untuk pelaksanaan pemilu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, infrastruktur prioritas dan bantuan sosial (bansos).
"Kalau belanja KL beberapa belanja kementerian yang penting seperti persiapan pelaksanaan pemilu, pembangunan IKN, infrastruktur prioritas, bansos itu semuanya berjalan sesuai yang dirancang,"
ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam acara Konferensi Pers APBN KiTa edisi Desember, Jakarta, Jumat (15/12).
Belanja non-KL mencapaj Rp894,3 triliun atau 71,8 persen dari APBN.
Realisasi tersebut memang lebih kecil dibandingkan belanja KL.
Alasannya karena pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan Listrik, pupuk dan juga pembayaran berbagai program untuk yang akan dilakukan hingga akhir Desember ini.
Di sisi lain, dari belanja pemerintah yang demkian, sebagian besar telah dinikmati langsung masyarakat yakni menikmati sebesar Rp1.060 triliun.
Artinya lebih dari 57,6 persen belanja pemerintah pusat itu langsung dinikmati masyarakat.
"Ini langsung dinikmati masyarakat," kata Sri Mulyani.
Adapun riniciannya, antara lainProgram Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp27,9 triliun, kartu sembako Rp44,3 triliun, bantuan sosial (Bansos) tahap I Rp8,2 triliun, PBI JKN Rp42,4 triliun, bantuan ternak Rp2e5,3 miliar, bantuan alat dan mesin pertanian Rp681,2 miliar.
Kemudian bantuan benih, mulsa dan pupuk organik Rp1,5 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp99,6 triliun, bantuan beras, daging ayam dan telur tahap II RP11,2 triliun.
Di bidang pendidikan, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Rp11,1 triliun, program KIP Kuliah Rp12,7 triliun, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Rp5,1 triliun, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Agama (Kemenag) Rp10,6 triliun dan kartu Prakerja Rp4,3 triliun.
Jokowi Minta Realisasi Belanja APBN Pemerintah Pusat 95 Persen
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para menterinya untuk mencapai target realisasi belanja APBN minimal 95 persen.
Meningat tahun 2024 tinggal 2 pekan lagi.
"Berarti tinggal 2 minggu. Agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/12).
