Tak mau pakai APBN, Jokowi tolak China & Jepang bangun kereta cepat
"Karena kan ini APBN juga terbatas, lebih baik digunakan untuk pembangunan kereta api di luar Jawa," kata Jonan.
Rencana pembangunan kereta cepat atau High Speed Train (HST) Jakarta-Bandung nampaknya akan dibatalkan. Pasalnya, Presiden Joko Widodo tidak mau pembangunan kereta cepat ini menggunakan dana APBN. Namun untuk Business to Business (B to B), Jokowi mempersilakan.
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengungkapkan, Presiden Jokowi sepakat dengan usulan dari para menteri dan tim penilai, bahwa pembangunan HST ini tidak akan menggunakan APBN sedikit pun. Pasalnya, moda transportasi massal untuk Jakarta-Bandung masih ada, seperti kereta api.
-
Apa yang dialami para romusa Jawa dalam pembangunan Jalur Kereta Api Kematian? Mereka tidak mendapat fasilitas kehidupan yang layak oleh serdadu Jepang. Banyak dari mereka yang mati tersiksa.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kenapa pembangunan jalur kereta api dari Garut ke Cikajang dianggap menguntungkan? Guru Besar Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Kunto Santoso, mengatakan bahwa pembangunan jalur kereta api dari Garut ke Cikajang dinilai sangat menguntungkan karena akan menghidupkan ekonomi di daerah sekitarnya, mengangkut hasil perkebunan, dan juga menghidupkan sektor pariwisata.
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Di mana Jalur Kereta Api Kematian itu dibangun? Jalur Kereta Api Kematian atau terkenal dengan istilah “The Death Railway” merupakan sebuah jalur kereta api di Provinsi Kanchanaburi yang melewati batas negara Thailand-Myanmar.
-
Bagaimana Indonesia membangun konektivitas regional dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan? Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, Pemerintah Indonesia berusaha membangun konektivitas regional dan telah melibatkan diri dalam inisiatif seperti Indonesia-MalaysiaThailand Golden Triangle (IMT-GT) yang memiliki 36 proyek konektivitas senilai lebih dari USD 57 miliar.
"Karena saat ini sudah ada jalur eksisting kereta api. Jadi kalau mau buat kereta api yang modelnya beda ya biar aja dunia usaha yang bangun. Mau BUMN, (atau) BUMN patungan dengan siapa. Selama tidak menggunakan APBN baik langsung ataupun tidak langsung," tegasnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9).
Dia menambahkan, proposal dari China dan Jepang seakan ditolak dengan halus oleh Jokowi. Karena dalam proposal Jepang meminta garansi pengerjaan proyek dengan APBN, sebesar 50 persen dari nilai proyek. Sedangkan, China meminta penyertaan modal dari APBN.
"Karena kan ini APBN juga terbatas, lebih baik digunakan untuk pembangunan kereta api di luar Jawa. Kan perhubungan sendiri mendapat mandat untuk membangun kereta api trans Sumatera, trans Sulawesi, trans Kalimantan dan trans Papua," tuturnya.
Mantan bos PT KAI ini menjelaskan, pemerintah tidak ingin campur tangan lagi untuk proses pengerjaan kereta yang akan menghabiskan puluhan triliun rupiah ini, hanya akan bertindak sebagai regulator saja.
"Kalau B to B itu pemerintah itu hanya sebagai regulator. Saya lah (Menteri) Perhubungan sebagai regulator," ujarnya.
Walaupun mempersilakan dunia usaha untuk membangun kereta cepat ini, Jonan menegaskan, izin tak mudah di dapat. "Inikan namanya tergantung nanti trase bagaimana safety. Bagaimana (nanti) banyak ini detail," tutupnya.
Baca juga:
Menteri Rini belum tahu Jokowi tolak kereta cepat China & Jepang
Menteri Jonan menolak kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung
Menkeu ngotot proyek kereta cepat tak boleh pakai anggaran negara
Menteri Jonan soal kereta cepat: Kita pilih keselamatan paling baik
Ini peta kekuatan kereta cepat buatan Jepang dan China