Tangani Pandemi, Pemerintah Masih Andalkan Kebijakan Counter Cyclical Tahun ini
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih mengandalkan penerapan counter cyclical sebagai upaya menjaga belanja negara untuk bisa meminimalkan kerusakan akibat covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masih mengandalkan penerapan counter cyclical sebagai upaya menjaga belanja negara untuk bisa meminimalkan kerusakan akibat covid-19.
"Salah satu instrumen yang paling penting adalah APBN dan counter cyclical. APBN berarti kita harus melakukan dan menjaga belanja negara untuk bisa meminimalkan damage/kerusakan akibat covid-19," kata Sri Mulyani, dalam Webinar Pascasarjana UPH - Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan Sin Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia, Jumat (28/5).
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kenapa APBN dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat? Fungsi dan tujuan APBN untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil.
-
Apa yang dilakukan PNM untuk nasabahnya? Kegiatan pemberangkatan Ibadah Umroh ini juga diberikan kepada 233 orang terdiri dari karyawan, nasabah, dan keluarga yang telah memberikan banyak kontribusi kepada perusahaan.
Counter cyclical artinya mengambil pendekatan sebaliknya, yaitu mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak selama ekonomi sedang booming, serta meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak ketika sedang dalam masa resesi.
Dengan kebijakan counter cyclical tersebut digunakan untuk penanganan dampak pandemi baik untuk bidang kesehatan, membantu masyarakat yang paling rentan, membantu usaha kecil menengah, membantu dunia usaha dan tetap menjaga kegiatan ekonomi.
"Karena lebih dari setahun ini banyak dari kegiatan masyarakat yang berubah dan itu menyebabkan perubahan yang sangat drastis dan fundamental bagi banyak dunia usaha," ujarnya.
Kendati begitu, Pemerintah tetap berusaha untuk memulihkan perekonomian dengan memberikan dukungan pada masyarakat dan memprioritaskan penanganan covid-19. Dengan adanya pandemi covid-19, APBN keuangan negara mengalami perubahan dan mengalami tekanan yang sangat besar bahkan syok yang sangat berat akibat covid-19. Sehingga Pemerintah harus melakukan suatu fondasi baru di dalam menghadapi covid-19 ini.
Salah satunya, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 sebagai landasan bagi Pemerintah untuk merespon kondisi konflik pandemi yang luar biasa ini.
"Kalau kita lihat dampak covid yang begitu luas secara global, kontraksi ekonomi secara global hampir semua negara di dunia mengalaminya, hanya sedikit negara yang tidak mengalami kontraksi dan kontraksinya pun bervariasi begitu dalam," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Wamenkeu: Aktivitas Ekonomi Indonesia Konsisten Meningkat
Tanda Perbaikan Ekonomi Sudah Ada Sejak Rencana Vaksinasi Massal
Kebijakan Makroprudensial Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional
Menko Airlangga: Butuh Pengawasan Efektif untuk Percepat Pemulihan Ekonomi
Ini Saran BPKP Agar Program Pemerintah Bisa Berjalan Efektif
Airlangga Sebut Pertanian Kontributor Utama dalam Pemulihan Ekonomi