Target Investasi Rp1.200 Triliun di 2022 Dinilai Terlalu Ambisius
Walikota Bogor sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya memandang target tersebut dirasa mustahil. Sebab lewat perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS justru akan menghambat realisasinya.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyebut target investasi yang inginkan oleh Presiden Joko Widodo di 2022 berada di kisaran Rp1.200 triliun. Menurutnya target tersebut cukup ambisius melihat sudah berjalannya implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.
"Pak Presiden besar harapannya terhadap undang-undang Cipta Kerja, target 2022 di atas Rp 1.100 triliun. Pertumbuhan (ekonomi) di atas 5 persen, investasi kita harus Rp1.100 triliun sampai Rp1.200 triliun," jelas Menteri Bahlil di Jakarta, Senin (10/5).
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Bagaimana Cak Imin membandingkan pelayanan investasi di Indonesia dengan Cina? Menurut Cak Imin, pelayanan terhadap investasi di Indonesia masih jauh dari Cina. Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai."Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dari Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai," ujarnya.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
Merespons tersebut,Walikota Bogor sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya memandang target tersebut dirasa mustahil. Sebab lewat perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS justru akan menghambat realisasinya.
"Pak Jokowi punya target ambisius, daerah serapannya gak maksimal, perencanaannya amburadul. Kita lihat OSS sama dengan Sistem Informasi Peraturan Daerah (SPID). Tahapannya jelas, Bahkan Pak Jokowi bisa cek realtim anggarannya. Tapi persoalannya adalah tim dari Kemendagri punya persoalan terkait sosialisasi dan teknisnya," jelas Bima.
Bima menekankan banyak sekali pekerjaan rumah dilakukan di daerah. Sementara untuk melakukan digitalisasi rencana detail tata ruang (RDTR) membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, dan kalau RDTR tidak terintegrasi atau tidak terdigitalisasi, akibatnya izin investasi tidak akan keluar.
"Ketika Presiden (Joko Widodo) bilang perekonomian positif, recovery, dan rebound, justru OSS ini bukan mempercepat, tapi menghambat. Kami di Bogor sudah melihat dan membaca itu menghambat," ujar Bima.
"Kita sudah jalan kok dengan smart kita, hitungan hari jelas. Semua bisa online. Sekarang (dengan sistem OSS baru) semua kembali ke fase awal untuk menggagas itu," kata Bima melanjutkan.
Baca juga:
Apeksi Beberkan Masalah Ditimbulkan UU Cipta Kerja untuk Pemerintah Kota
Elon Musk: Investasi Cryptocurrency Menjanjikan, Namun Harus Hati-Hati
Satgas Waspada Investasi Tegaskan Tak Keluarkan Izin Kegiatan Usaha
BPS Catat Konsumsi dan Investasi Kuartal I 2021 Membaik Meski Masih Terkontraksi
Jangan Asal Beli Saham, Ini 3 Nasihat Warren Buffett untuk Investor Pemula