Target Produksi Minyak 1 Juta Barel, RI Butuh Investasi Rp2.709 Triliun
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah mematok target produksi 1 juta BOPD dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030. Dibutuhkan sekitar USD 187 miliar investasi, atau sekitar Rp 2.709,6 triliun (kurs Rp 14.490 per USD) untuk bisa menggapai target.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah mematok target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030. Dibutuhkan sekitar USD 187 miliar investasi, atau sekitar Rp 2.709,6 triliun (kurs Rp 14.490 per USD) untuk bisa menggapai target tersebut.
"Indonesia membutuhkan investasi dengan total USD 187 miliar, dengan total Gross revenue mencapai USD 371 miliar, dengan proyeksi pendapatan negara mencapai USD 131 miliar," jelas Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam sesi webinar, Rabu (28/4).
-
Siapa yang mendorong kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Mengapa sinergi antara SKK Migas dan BPH Migas sangat penting? Dalam agenda tersebut, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan bahwa sinergi antara SKK Migas (hulu) dan BPH Migas (hilir) sangat penting dan harus terus didorong. Pasalnya, sinergi keduanya tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
Dwi Soetjipto menyampaikan, investasi tersebut akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) tidak hanya kepada proyeksi pendapatan negara, tapi juga uang yang beredar di sektor hulu migas.
"Besarnya multiplier effect dari terlaksananya visi ini tidak hanya dari proyeksi pendapatan negara, tapi juga dari investasi dan uang yang beredar, yang tentunya dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dalam upaya pertumbuhan ekonomi baik regional maupun nasional," ungkapnya.
Selanjutnya
Namun, Dwi menekankan, untuk mencapai target tersebut sangat diperlukan pengungkit untuk meningkatkan investasi. Salah satunya, SKK Migas akan berusaha tingkatkan daya saing atau daya tarik Indonesia dalam investasi.
"Pertama one door service policy yang diharapkan dapat mempermudah proses perizinan. Ini telah dilaunching di SKK Migas pada Januari 2020, dan proses perizinan terus semakin dipercepat dari sebelumnya 4 hari kerja menjadi 3,1 hari kerja, dan kita harapkan di bawah 3 hari untuk 2021 ini," paparnya.
Selain itu, juga dibutuhkan integrasi kuat dengan kementerian/lembaga terkait, sistem fiskal yang kompetitif dan fleksibel, kepastian hukum dan digitalisasi, serta ketersediaan jatah di seluruh area cekungan yang ada di Indonesia.
"Pemerintah telah mentargetkan ketersediaan data ini bisa tuntas di akhir 2024," ujar Dwi Soetjipto.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com