Tekan Impor LPG, Begini Langkah Diambil Pemerintah
Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan alternatif pengganti gas tabung dengan memanfaatkan jargas.
Subholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) secara lebih luas.
Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan alternatif pengganti gas tabung dengan memanfaatkan jargas.
Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, mengatakan, pembangunan pipa transmisi dari Semarang ke Batang telah rampung. Pipa ini akan mengalirkan gas dari berbagai sumber, termasuk JTB dan Jawa Timur (Jatim).
Pemerintah berharap jaringan pipa ini dapat terhubung dari Aceh hingga Jatim, sehingga surplus gas di Aceh dan Jatim bisa dialirkan ke daerah yang mengalami kelangkaan LPG.
"Pak Menteri (ESDM) juga sudah mencanangkan, tolong untuk Pulau Jawa dimaksimalkan untuk jaringan gas ke rumah tangga, supaya bisa mengurangi penggunaan LPG yang sebagian besar masih impor. Kalau kita bisa memakai jargas untuk rumah tangga, maka masyarakat bisa menikmati gas bumi sebagaimana menikmati air PDAM," ujar Iwan, Rabu (13/11).
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Harry Budi Sidharta, menjelaskan pentingnya peran PGN dalam pengembangan jargas. PGN berkomitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah di setiap tahap pengembangan jargas.
"LPG sebagian besar masih impor, ini yang menjadi concern pemerintah bahwa bebannya semakin lama semakin tinggi sehingga mengakibatkan deficit fiscal. Dengan semakin banyak jargas, maka akan mengurangi impor LPG," ungkap Harry.
Dia juga menambahkan bahwa PGN menargetkan penyelesaian 400.000 Sambungan Rumah (SR) pada tahun 2025. Program jargas ini dimulai sejak tahun 2021, menggunakan investasi mandiri PGN yang dikenal dengan nama produk GasKita.
Secara keseluruhan, PGN telah membangun dan mengelola jargas untuk rumah tangga sebanyak kurang lebih 820.000 SR di seluruh Indonesia.
Jika dibandingkan dengan LPG, volume gas yang digunakan mencapai sekitar 83.000 mton per tahun. Harry menyatakan bahwa PGN telah melakukan survei yang menunjukkan bahwa sekitar 56 persen masyarakat masih merasa nyaman menggunakan LPG.
Selain itu, ada 17 persen yang mempertimbangkan harga LPG bersubsidi.
"Ini menjadi PR bersama bagaimana mengarahkan masyarakat yang memakai LPG bersubsidi ke jargas," ujarnya.
Selama ini, PGN telah menjalin sinergi yang kuat dengan BPH Migas dalam upaya mengembangkan pemanfaatan gas bumi. Kerja sama ini juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas gas bumi yang lebih baik.
PGN senantiasa berkoordinasi dengan BPH Migas, di mana BPH Migas berfungsi sebagai regulator dan PGN sebagai pelaksana di sektor hilir.
"PGN selalu berkomitmen untuk pengembangan bisnis penyaluran gas bumi yang kami yakin, gas bumi akan menjadi sumber energi alternatif yang baik bagi masyarakat. Pemanfaatan gas bumi diharapkan juga lebih terjangkau dan mendukung pemerintah menuju Indonesia emas 2045," tutup Harry.