Terima Anggaran Terbesar di 2021, ini Rencana Kerja KemenPUPR Dengan Dana Rp 148,8 T
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi instansi yang mendapat alokasi anggaran terbesar di 2021, yakni Rp 148,81 triliun. Jumlah tersebut naik hampir dua kali lipat atau 98,08 persen dari anggaran tahun ini, yang senilai Rp 75,63 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi instansi yang mendapat alokasi anggaran terbesar di 2021, yakni Rp 148,81 triliun. Jumlah tersebut naik hampir dua kali lipat atau 98,08 persen dari anggaran tahun ini, yang senilai Rp 75,63 triliun.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengatakan anggaran yang didapat kementeriannya pada tahun depan menjadi besar lantaran adanya relaksasi beberapa pekerjaan di 2020 akibat pandemi Covid-19.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
-
Siapa yang menjabat Menteri PPN sekarang? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN berencana untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian KKP? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Siapa saja yang dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kementerian ATR/BPN? Dalam kegiatan ini, dilantik tiga pejabat untuk mengisi posisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat pusat. Di antaranya Direktur Landreform pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Rudi Rubijaya; Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan PendaftaranTanah, Ana Anida; dan Direktur Penatagunaan Tanah pada Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Wartomo. Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
-
Kenapa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
"Tahun ini Kementerian PUPR merelaksasi atau men-delay beberapa pekerjaan, bukan menunda. Jadi dari yang tadinya single years jadi multiyears, atau yang belum lelang kita prioritaskan di 2021," kata Menteri Basuki di Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut penjelasannya, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Bappenas, Kementerian PUPR mulanya mendapat jatah anggaran Rp 115,58 triliun. Lalu pada surat bersama Bappenas, instansinya diputuskan mendapat tambahan anggaran Rp 34,23 triliun, sehingga total menjadi Rp 149,81 triliun.
Rencana Kerja PUPR di 2021
Menteri Basuki memaparkan, nilai anggaran tambahan tersebut yang paling utama akan dialokasikan untuk ketahanan pangan, Rp 10 triliun. Seperti membuat lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah (165.000 ha) dan di Sumatera Utara (4.000 ha).
"Kemudian juga untuk mendukung pembangunan kawasan industri, kami mendapatkan tugas untuk menyiapkan prasarana dasar. Kemudian tol, sumber daya air, sanitasi dan rusun pekerja nanti di batang seluas 40 ribu hektare, termasuk clearing dan graping ladangnya. Anggarannya Rp 9,6 triliun," paparnya.
"Disampaikan juga untuk menambah konektivitas jalan sebesar Rp 5,5 triliun. Pemulihan banjir juga akhir-akhir ini terjadi banyak bencana alam banyak perbaikan di Gorontalo, Konawe, Masamba, Semarang, Pekalongan, Kendal, Demak, dan lain-lain," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com