Terjangkit penyakit subsidi BBM buat Indonesia sulit maju
Jalan keluar dari persoalan defisit neraca transaksi berjalan ialah hanya mengurangi subsidi BBM.
Pusat Penelitian (P2) Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melihat belum ada tindakan nyata pemerintah menangani persoalan fundamental ekonomi Indonesia. Peneliti P2 Ekonomi LIPI, Maxensius Tri Sambodo, menilai jalan keluar dari persoalan defisit neraca transaksi berjalan ialah hanya mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Sebetulnya yang kita tunggu adalah bagaimana aksi strategis pemerintah untuk mengatasi masalah dari transaksi berjalan ini, itu yang belum muncul. Kuncinya ada di situ," katanya di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (17/12).
-
Kapan subsidi BBM mulai diterapkan di Indonesia? Akan tetapi sejak tahun 1974-1975 keadaan berubah dari memperoleh LBM menjadi mengeluarkan subsidi BBM," demikian penjelasan dalam buku terbitan Biro Humas dan HLN Pertamina.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
-
Bagaimana cara pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM? Implementasinya menunggu revisi Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak rampung.
-
Apa alasan utama Soeharto memberikan subsidi BBM? Alasan pemberian subsidi BBM karena harga jual BBM terutama minyak tanah, berada di bawah biaya produksinya.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Kenapa subsidi BBM dimulai di era Soeharto? Alasan pemberian subsidi BBM karena harga jual BBM terutama minyak tanah, berada di bawah biaya produksinya.
Langkah pengurangan subsidi secara bertahap disebut harus terus dilakukan di masa mendatang. Maxensius mengungkapkan bahwa di kawasan Asia Tenggara, hanya Indonesia yang masih mengalokasikan dana untuk subsidi BBM. Kebijakan subsidi BBM dinilai sebagai penyakit yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara.
"Terbaik adalah menaikkan harga BBM, dan ini sebetulnya telah menjadi semangat negara ASEAN yang melihat subsidi adalah penyakit di Indonesia. Jadi negara-negara ASEAN relatif dalam posisi melihat subsidi sebagai penyakit," ungkapnya.
Topik pilihan: Neraca Perdagangan | Daya Saing Ekonomi
Langkah pengurangan subsidi BBM ini perlu dilakukan jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 mendatang. "Yang kita harapkan adalah mengelaborasi semangat ini yang akan diformasi pada 2015. Kita harapkan support dari regional, dan regional melihat subsidi ini penyakit. Dia tidak menciptakan pertumbuhan yang inklusif. Ini kan deklarasi bersama bahwa 2017, zero subsidies for ASEAN countries," tuturnya.
Maxensius juga menilai kebijakan biodiesel yang diterapkan pemerintah, masih belum efektif lantaran tidak ada kejelasan aturan penerapan kebijakan tersebut. "Itu law enforcement nya juga gak ada, bagaimana kalau PLN tidak melakukan bauran terhadap BBM-nya, bagaimana Pertamina, itu kan cuma imbauan kan. Belum ada kan sanksi pemerintah," jelas Maxensius.
Dari sisi pasokan sumber energi pengganti BBM juga pemerintah masih belum mengatur dengan baik. Hal ini membuka peluang masyarakat dan industri kembali menggunakan BBM.
"Distribusinya bagaimana. Saling melempar bola. Kan gak boleh kaya gini kan. Harus strong, kan sudah keputusan pemerintah harus dilakukan," ucap Maxensius.
Baca juga:
OJK tak keluarkan aturan khusus hadapi penghentian stimulus AS
BI optimis penghentian stimulus AS tak diambil dalam waktu dekat
Setelah Bank Dunia, giliran IMF kasih saran buat ekonomi RI
LIPI: Logistik pemilu kerek pertumbuhan capai 6 persen di 2014
IMF prediksi defisit transaksi berjalan tetap tinggi hingga 2014