Tidak Libatkan Publik, RUU EBT Dicurigai untuk Kepentingan Bisnis
Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) tengah digodok pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU ini dinilai akan mengakselerasi kebutuhan pengembangan EBT di Indonesia.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) tengah digodok pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU ini dinilai akan mengakselerasi kebutuhan pengembangan EBT di Indonesia.
Direktur Eksekutif IRRES, Marwan Batubara menyayangkan, sikap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sepihak dalam penyusunan draf RUU EBT. Bahkan, terkesan pemerintah tak mau mendengar masukan-masukan dari pihak luar termasuk akademisi.
-
Apa yang sedang dibangun oleh PLN untuk memfasilitasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia? PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
-
Kapan energi terbarukan menjadi solusi yang sangat penting? Dalam era yang semakin sadar akan isu lingkungan dan perubahan iklim, penggunaan energi terbarukan menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
-
Kenapa PLN menerapkan strategi ARED untuk pengembangan energi baru terbarukan? Oleh karena itu, Darmawan mengatakan, PLN di bawah arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan strategi Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang mampu meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan hingga 75% pada tahun 2040.
-
Kapan Pemprov Kaltim mendorong Perusda untuk menerapkan model bisnis berbasis energi terbarukan? Upaya transformasi energi di Kalimantan Timur mulai diterapkan dalam bisnis perusahaan daerah (Perusda) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar Indonesia perlahan beralih ke energi terbarukan.
-
Bagaimana peran Indonesia dalam rantai pasokan baterai kendaraan listrik global? Indonesia dapat terus memperkuat perannya sebagai pemain kunci dalam rantai pasokan baterai EV global, tidak hanya memenuhi permintaan domestik tetapi juga kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan global akan nikel berkualitas tinggi.
-
Bagaimana Eceng Gondok bisa menjadi sumber energi terbarukan? Biomassa eceng gondok di Amerika Selatan dapat dielaborasi menjadi biofuel. Rendahnya lignin pada eceng gondok membuatnya menjadi pilihan yang ideal untuk produksi biofuel. Selulosa dan hemiselulosa diubah dengan mudah menjadi gula dan dapat difermentasi, menghasilkan biomassa yang dapat dieksploitasi dalam industri biofuel. Eceng gondok juga digunakan dalam produksi briket, bioetanol, dan biogas.
"Kementerian ESDM bertindak sepihak. Terkesan bahwa mereka tidak menganggap penting mendengar aspirasi kepada publik terutama pakar pakar dari kampus. Ada masukan tapi kesannya tidak diperhatikan," kata dia dalam diskusi bertajuk 'Regulasi EBT, Untuk Siapa?' Sabtu (4/9).
Padahal jelas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan publik wajib dilibatkan. Apalagi para pakar dan juga akademisi yang terkait dengan aturan tersebut.
"Apa yang direncanakan ESDM tidak mau didengar dari masukan pakar. Itu sesuatu lebih banyak untuk kepentingan bisnis. Jadi motifnya bisnis. Motif bisnis berlindung dibalik EBT 23 persen, mitigasi perubahan iklim dan sebagiannya," jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT yang tengah disusun pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengakselerasi kebutuhan pengembangan EBT di Indonesia.
"RUU EBT ini sifatnya percepatan, karena harus melipatgandakan realisasinya dan magnitude-nya besar. Misalnya untuk listrik, kalau kita mau naik dua kali lipat, berarti harus menaikkan (EBT) sampai 12 ribu Giga Watt dalam lima tahun," kata Dadan dalam acara pada CNBC Indonesia Energy Conference: Membedah Urgensi RUU Energi Baru dan Terbarukan, Senin (26/4).
Selain meningkatkan koordinasi dan sinergi antar sektor, sambung Dadan, keberadaan aturan EBT diharapkan mampu mempercepat dari sisi proses-proses investasi. "Ini diharapkan ada manfaat secara nasional, baik dari segi EBT maupun ekonominya bisa berjalan," jelasnya.
Salah satu sisi ekonomi yang disorot Dadan adalah keberlangsungan korporasi PLN, dimana ia berharap upaya transisi energi akan memberikan dampak positif bagi finansial PLN. "Masuknya EBT yang berbasis listrik justru akan memperbaiki kasnya PLN," tegasnya.
Baca juga:
Kementerian ESDM Optimalkan Pemanfaatan Sumber Panas Bumi di Timur Indonesia
Pemerintah Jokowi Ingin EBT Bisa Gantikan Energi Fosil Secara Bertahap
Melihat Pembangkit Listrik Tenaga Surya 1 MWP di Bangli
Melihat Mobil Listrik yang Disewakan untuk Wisatawan di Bali
Jawa Barat Pengguna PLTS Atap Terbesar di Indonesia
Pertamina Power Indonesia Target Pasang PLTS 500 MW, Termasuk di SPBU Pulau Jawa
Jokowi: Hilirisasi, Digitalisasi dan Ekonomi Hijau Strategi Besar Ekonomi Indonesia