Utang China ke 3 bank BUMN, DPR sebut perbankan sudah dikuasai asing
Menurut DPR, yang diperlukan konsolidasi perbankan nasional bukan cari infus dari asing.
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahfudz Siddiq ikut angkat bicara terkait tudingan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang menyatakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana menggadaikan 3 Bank BUMN besar demi mendapatkan utang dari China.
Siddiq menyatakan utang dari China berdampak besar. Bank pelat merah berpotensi dikuasai asing. Ditafsirkan secara lebih luas, rakyat dan negara terbebani utang dari China.
-
Kenapa diklaim bahwa PKB menolak uang Rp4 triliun? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Kenapa DPLK BRI mengajak UMKM untuk mempersiapkan dana pensiun? Harapannya, pelaku UMKM lebih paham terkait pentingnya mempersiapkan tabungan pensiun. Dengan demikian, mereka lebih cermat dan percaya diri dalam mengelola keuangan. Tabungan pensiunan atau pesangon tersebut dapat dipercayakan pada DPLK BRI,” ungkapnya.
-
Kapan BRI mendapatkan pengakuan dari Forbes, Fortune, dan Finance Asia serta The Banker? Di tengah ketidakpastian ekonomi global serta era suku bunga tinggi, keberhasilan BRI mendapatkan pengakuan dari Forbes, Fortune dan Finance Asia serta The Banker membuktikan bahwa dunia internasional mengakui serta mengapresiasi strategic response yang diambil BRI dalam menghadapi tantangan serta semakin mengukuhkan posisi BRI sebagai perusahaan BUMN yang kian diakui kiprahnya di kancah global.
-
Kenapa Bank BRI membantu UMKM Jambu Kristal Tanwiedjie di Purworejo? Bank BRI banyak membantu masyarakat agar bisa terus bertahan dan meningkatkan perekonomian petani jambu kristal.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Apa yang dipesankan anggota DPR RI kepada BI terkait penukaran uang jelang lebaran? Sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat, dimana ketika menjelang lebaran kebutuhan penukaran uang terus meningkat. Untuk itu, BI perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tata cara dan mekanisme untuk penukaran uang tersebut. Terutama mengenai lokasi penukaran uang tersebut. Supaya masyarakat lebih memilih untuk menukar di tempat penukaran resmi dibandingkan jasa penukaran yang sering ditemui di pinggir jalan yang rawan pemalsuan,” ungkap Puteri.
"Maka pemerintah harus hati-hati dalam suntikan dana asing untuk perbankan, dunia perbankan kita sudah banyak dimiliki asing," kata Siddiq ketika dihubungi Merdeka.com, Jakarta, Jumat (25/9).
Politisi PKS ini melihat, di tengah lesunya perekonomian nasional, yang dibutuhkan adalah penguatan perbankan. Namun tidak dengan cara suntikan modal atau utang dari luar negeri.
"Yang diperlukan itu, konsolidasi perbankan nasional bukan cari infus dari asing," ucapnya.
Seperti diketahui, Rini menandatangani perjanjian utang senilai USD 3 miliar, atau sekitar Rp 42 triliun. Dana tersebut akan dibagi rata untuk tiga bank pelat merah yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).
Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto mengungkapkan ada potensi di masa depan ketergantungan utang BUMN akan diubah menjadi share swap atau tukar guling saham kepada China di perbankan Indonesia.
Maka dari itu, FITRA meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membatalkan perjanjian utang antara bank BUMN nasional dengan China. Sebab, berpotensi adanya privatisasi pada esok hari dan menyebabkan campur tangan asing dalam perbankan nasional khususnya bank BUMN.
Baca juga:
3 Bank BUMN dijaminkan, PPP desak Komisi III panggil Menteri Rini
Komisi VI DPR bakal panggil Rini soal gadai 3 bank BUMN ke China
Kecaman Fitra ke Menteri Rini, jual BUMN sampai asal pilih komisaris
Menteri Rini disebut mau gadai BUMN, politisi PDIP ini makin berang
Aroma tak sedap di balik utang Rp 42 Triliun Menteri Rini ke China
Hidayat tuding isu tunjangan DPR pengalihan isu utang RI ke China