Puteri Komarudin: Waspada Uang Palsu Jelang Lebaran
Puteri juga mengingatkan BI untuk terus mempermudah akses penukaran uang.
Puteri juga mengingatkan BI untuk terus mempermudah akses penukaran uang.
-
Uang palsu apa yang diedarkan? Disampaikan Kepala Polsek Leles, AKP Agus Kustanto, keduanya mengedarkan uang imitasi dengan pecahan Rp10 sampai Rp100 ribu.
-
Kenapa uang palsu di Garut diedarkan? Polisi menangkap dua pelaku atas dugaan membuat dan mengedarkan uang palsu,“ katanya, dikutip dari ANTARA, Senin (14/8).
-
Dimana uang palsu diedarkan? Petugas kepolisian dari Polsek Leles menangkap ibu dan anak yang diduga mengedarkan uang palsu di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat.
-
Bagaimana DPR minta polisi tangani nopol palsu? Terakhir, Sahroni juga meminta Polri terus lakukan razia pelat rahasia palsu secara berkala. Agar, memberikan efek jera kepada para pemalsu.'Jadi polisi harus terus lakukan razia di jalanan, beresin yang masih nekat-nekat itu, publikasikan kalau perlu. Agar memberi efek jera dan peringatan kepada para pelaku. Ini pelanggaran yang fatal loh soalnya,' tutup Sahroni.
-
Mengapa DPR ingatkan OJK untuk hati-hati? Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Kenapa DPR dukung polisi tindak tegas nopol palsu? 'Bagus, pengguna pelat rahasia palsu memang wajib ditindak secara tegas dan keras. Karena sudah pasti, para pemalsu pakai ini buat gagah-gagahan, sewenang-wenang, yang berujung merugikan para pengguna jalan lainnya. Jadi diberi hukuman saja kalau ada yang kedapatan masih memakai. Toh sudah jelas-jelas nggak boleh, masih nekat pula,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (29/1).
Puteri Komarudin: Waspada Uang Palsu Jelang Lebaran
Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2024, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp197,6 triliun yang dapat ditukar oleh masyarakat. Penukaran uang tersebut dapat dilakukan pada 5.124 titik yang telah ditetapkan BI. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin ingatkan BI untuk terus mempermudah akses penukaran uang.
“Sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat, dimana ketika menjelang lebaran kebutuhan penukaran uang terus meningkat. Untuk itu, BI perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tata cara dan mekanisme untuk penukaran uang tersebut.
Terutama mengenai lokasi penukaran uang tersebut. Supaya masyarakat lebih memilih untuk menukar di tempat penukaran resmi dibandingkan jasa penukaran yang sering ditemui di pinggir jalan yang rawan pemalsuan,” ungkap Puteri.
Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.
“Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,” ujar Puteri.
Lebih lanjut, Puteri juga mengingatkan BI untuk meningkatkan operasi terhadap peredaran uang palsu di tengah masyarakat. Terutama mendekati momentum perayaan Idul Fitri yang sering dimanfaatkan oleh oknum untuk menyebarkan uang palsu.
“Untuk itu, kita harus mewaspadai hal tersebut. Apalagi motifnya semakin canggih. Ada uang yang dimutilasi, ada juga uang yang dicat ulang sehingga menyerupai pecahan uang tertentu. Khususnya pada pecahan uang rupiah baru yang sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan dengan baik,” ucap Puteri.
Puteri menyebut bahwa rasio uang palsu yang beredar mengalami penurunan menjadi 3 lembar uang palsu dari 1 juta lembar uang asli yang beredar per Semester I-2022. Sementara 3 (tiga) tahun lalu, rasionya masih 9 lembar uang palsu dari 1 juta uang asli yang beredar.
“Meski rasionya turun, tapi justru uang palsu semakin mirip uang asli karena pembuatannya menggunakan alat-alat yang canggih. Untuk itu, kami ingatkan supaya bisa terus meningkatkan upaya edukasi terkait ciri-ciri keaslian uang Rupiah sebagai langkah preventif."
"Selain itu perlu adanya peningkatan operasi dan upaya penindakan yang bekerjasama dengan berbagai aparat yang berwenang,” tutup Puteri.
