Wacana Penerapan GBHN Tak akan Buat Perekonomian Nasional Kembali Berjaya
Sistem politik multi partai dengan undang-undang presidensial dinilai belum optimal. Sebab orang-orang yang duduk di kursi kabinet merupakan titipan partai yang mengklaim bekerja atas nama rakyat dan menanggalkan atribut kepartaian.
Pengamat Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori menilai penerapan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak lantas akan membuat perekonomian nasional mengulang masa kejayaannya di masa lalu. Alasannya, sistem politik-lah yang seharusnya diubah agar pembangunan Indonesia tetap terus berkesinambungan meski kepala negara telah berganti.
"Adanya usulan penerapan GBHN tanpa perubahan sistem politik tidak akan jalan," kata Defiyan di Jakarta, Kamis (29/4).
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Kenapa target pertumbuhan ekonomi ini penting bagi Prabowo-Gibran? Target tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Kapan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen secara tahunan? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya? Jika dibandingkan dengan kuartal II-2022, ekonomi RI mengalami perlambatan. Sebab tahun lalu di periode yang sama, ekonomi mampu tumbuh 5,46 persen (yoy).
Sistem politik multi partai dengan undang-undang presidensial dinilai belum optimal. Sebab orang-orang yang duduk di kursi kabinet merupakan titipan partai yang mengklaim bekerja atas nama rakyat dan menanggalkan atribut kepartaian. Belum lagi dana politik saat kampanye kerap ditagih balik dalam bentuk kebijakan ketika sudah menjabat.
Model pemerintahan ini yang menurut Defiyan bukan kultur Indonesia. Pemilihan presiden yang diwakili MPR itulah yang seharusnya dipertahankan, bukan mengganti sistem yang bukan akar kultur negara. Sehingga bila ingin ada perubahan dalam sistem ekonomi saat ini, maka sebaiknya sistem politik yang lebih dulu diubah.
"Kalau mau mengangkat sistem ekonomi kita, undang-undang politiknya juga harus diubah," kata dia.
Di masa lalu, kata Defiyan banyak negara tetangga yang datang ke Indonesia untuk belajar sistem ekonomi yang diterapkan. Mengedepankan koperasi dan BUMN sebagai penggerak perekonomian nasional.
Negara-negara yang dimaksud yakni Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand dan yang lainnya. Defiyan pun menyayangkan, pasca krisis 1998, Indonesia justru mengubah sistem politiknya dengan berkiblat ke negara lain yang bukan kulturnya.
"Mereka itu datang ke Indonesia untuk belajar ke kita. Sekarang semua tumbuh dan berkembang, sedangkan kita yang melihat negara lain malah tidak maju," ungkapnya.
Baca juga:
Menko Airlangga: Momentum Pemulihan Ekonomi Sedang Berlangsung
Industri Manufaktur Dinilai Terus Menurun Sejak 5 Tahun Terakhir
Menko Airlangga Ungkap 3 Modal RI Capai Pertumbuhan Ekonomi Positif Hingga 2022
Sektor Industri Dinilai Tak Lagi Jadi Penggerak Utama Ekonomi
Menteri Bahlil: Pertumbuhan Ekonomi itu Penting, tapi Lebih Penting Pemerataan
Kemenkeu Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen di Kuartal II 2021