Wamenkeu: Setiap hari, jumlah harta Tax Amnesty melonjak luar biasa
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo optimistis target harta dalam program Tax Amnesty atau pengampunan pajak sebesar Rp 4.000 triliun tercapai. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, jumlah penyertaan harta program pengampunan pajak telah mencapai Rp 1.013 triliun atau 25 persen dari target.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo optimistis target harta dalam program Tax Amnesty atau pengampunan pajak sebesar Rp 4.000 triliun tercapai. Optimisme ini usai melihat lonjakan harta sepanjang bulan ini.
"Setiap hari (sepanjang September) lonjakan (jumlah harta) luar biasa. Dari weekend di Sabtu - Minggu penerimaan sudah bagus sekali, lebih dari Rp 78 triliun untuk bulan September saja. Sebelum-sebelumnya masih Rp 50 - Rp 60 triliun," ujarnya saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/9).
Mardiasmo mengungkapkan, per hari ini, uang tebusan Surat Pelaporan Harta (SPH) yang sudah masuk mencapai Rp 24 triliun. Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 32,1 triliun pada pukul 06.30 WIB. Sementara repatriasi yang sudah masuk hingga bulan September sebesar Rp 55,1 triliun.
"Ini menunjukkan sudah ada pergerakan jadi engine of growth," tutupnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, jumlah penyertaan harta program pengampunan pajak atau Tax Amnesty hingga Selasa (20/9) pagi telah mencapai Rp 1.013 triliun atau 25 persen dari yang ditargetkan pemerintah sebesar Rp 4.000.
Rinciannya, harta yang telah disertakan sebesar Rp 148,9 triliun pada periode Juli - Agustus 2016 dan Rp 864,1 triliun hingga menjelang akhir September ini.
Baca juga:
Ikut Tax Amnesty kini bisa di kantor BEI, Sabtu-Minggu tetap buka
Bos BI: Tax Amnesty & pemangkasan anggaran jaga defisit tetap aman
Pengusaha desak DPR revisi aturan buka data perbankan untuk pajak
Kisah Benny Moerdani pulangkan USD 86 juta milik RI dari Singapura
Menkeu: Ada berita baik, penyerapan anggaran bisa 97,1 persen
Blak-blakan Menko Darmin soal bank Singapura laporkan WNI ke polisi
5 Penjelasan pemerintah soal indikasi Singapura jegal Tax Amnesty
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang diusulkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah AALCO untuk negara anggota yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang? Sebagai tuan rumah, Indonesia mengusulkan pembentukan Asset Recovery Forum bagi negara anggota AALCO yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.