Wapres JK: Bank jangan lagi cari untung dari bunga tinggi
Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengingatkan industri keuangan, khususnya perbankan untuk tidak lagi mencari untung dari suku bunga yang tinggi. Bank yang berprestasi bukanlah bank yang mampu untung besar, melainkan bank yang bisa mensejahterakan pihak lain. JK juga mengingatkan bahwa bukan zamannya lagi bank punya kantor.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengingatkan industri keuangan, khususnya perbankan untuk tidak lagi mencari untung dari suku bunga yang tinggi. Menurut JK, bank yang berprestasi bukanlah bank yang mampu untung besar, melainkan bank yang bisa mensejahterakan pihak lain.
"Bank besar itu yang berprestasi dengan membesarkan orang lain, bukan cara pailitkan orang tapi bagaimana tumbuh bersama," kata JK dalam acara pertemuan tahunan pelaku industri keuangan di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (13/1).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Kenapa Jusuf Kalla menilai pembelian alutsista bekas dengan harga Rp1 Triliun tidak layak? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Mengapa Jusuf Kalla bingung dengan penetapan Karen Agustiawan sebagai terdakwa? Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya," kata JK.
Selain itu, JK juga mengingatkan bahwa bukan zamannya lagi bank punya kantor mewah. Sebab, masyarakat dalam melakukan transaksi sudah jarang di kantor bank tersebut.
"Dulu bank baik itu yang bagus dan mewah kantornya, tapi sekarang bukan zamannya lagi karena orang tak lagi transaksi di kantor anda," kata JK.
Dalam pandangan JK, bank yang baik saat ini adalah bank yang mempunyai teknologi canggih. "Bank yang baik punya teknologi yang baik. Banyak hal yang harus kita laksanakan." tutupnya.
Baca juga:
Wapres JK: Bank jangan beri kredit untuk spekulasi tanah
Bos OJK: Jika AS benar batasi produk China, kita punya kesempatan
Depan Wapres JK, bos OJK pamer ekonomi RI tangguh di 2016
Jokowi beri 9 juta hektar lahan secara gratis ke masyarakat
Salurkan kredit murah, Ganjar dapat penghargaan dari Jokowi
Ekonomi tumbuh 8 persen, Pemprov Sulsel raih penghargaan dari Jokowi
Ada PP baru, Freeport kaji dampak ubah KK ke IUPK