Wapres JK: Hanya di Indonesia yang ribut soal garam dan beras
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-22 Tahun 2017 di Center Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat memberikan sambutan, JK menyindir soal perdebatan kekurangan garam hingga beras di Tanah Air.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri acara puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-22 Tahun 2017 di Center Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan. Saat memberikan sambutan, JK menyindir soal perdebatan kekurangan garam hingga beras di Tanah Air.
"Kemarin kita ribut soal garam, tidak ada negara yang ribut garam kecuali Indonesia. Tidak ada negara yang ribut gula cuma Indonesia, tidak ada negara yang ribut beras, semua orang selesai, kita belum selesai," ujar JK, Kamis (10/8).
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini meminta agar pihak yang berdebat melihat negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Malaysia dan Thailand tidak pernah berdebat soal garam.
"Cuma Indonesia berselisih soal garam," lanjutnya.
JK juga mengingatkan, perdebatan soal kekurangan sebetulnya tindakan menyiksa orang miskin. Sebab, semakin miskin seseorang semakin tinggi tingkat konsumsi garamnya. Sementara orang kaya lebih banyak mengkonsumsi gula.
"Makin miskin orang makin tinggi kebutuhan garamnya karena makan ikan asin," tegasnya.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini mengaku sering berfikir apa gunanya banyak universitas jika tak mampu menyelesaikan soal garam. Apa gunanya banyak lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah jika tak bisa mencari solusi kekurangan garam.
"Apa gunanya lembaga-lembaga itu kalau kebutuhan dasar masih diperdebatkan terus menerus di bangsa yang sudah merdeka 70 tahun."
Menutup sambutannya, JK mengajak para cendikiawan, insinyur untuk bangkit mencari solusi kekurangan garam.
"Ayo para insinyur, bangkit untuk mengurangi rasa malu kita kapada dunia bahwa kita masih kekurangan garam, dan sebagainya, berselisih. Sebagai bangsa tentu kita malu, terutama saya sebagai Wapres tentu bertanggung jawab bahwa hal ini dibutuhkan kita semua. Bangsa ini bangsa besar, kebersamaan kita semua," pungkasnya.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
Baca juga:
Masalah ketimpangan era Jokowi, warisan SBY hingga perbedaan gaji
Hari ini, JK hadiri hari puncak Hakteknas di Makassar
JK sebut masa depan bangsa tergantung kesehatan bayi
Wapres JK: Subsidi BBM yang besar merusak pembangunan ekonomi RI
Ini yang telah dilakukan pemerintah Jokowi-JK atasi ketimpangan
Wapres JK sebut perbedaan gaji buat ketimpangan ekonomi sulit hilang